Langsung ke konten utama

DKI Selidiki Kepemilikan Bangunan Komersial di Kemang

Bangunan Komersial Sumbang Banjir di Kemang
Sumber: beritajakarta.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan penyelidikan sertifikat kepemilikan bangunan komersial yang ada di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Terlebih untuk bangunan yang berada di bantaran kali dan resapan air.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mencontohkan bangunan yang akan diselidiki yakni pusat perbelanjaan Kemang Village.
"Karena lembah kan sudah dibuatin Kemang Village juga. Dia bikin ada bak tampungan, tapi bak tampungan nggak bisa gantiin lembah. Kalau lembah kan beda sama bak tampungan," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/8).
Kendati demikian, Basuki mengaku tidak bisa membongkar bangunan-bangunan tersebut. Karena mereka memiliki sertifikat hak milik (SHM). Pihaknya akan mencarikan solusi lainnya untuk penanganan ke depan.
"Itu yang masalah, kami nggak mungkin bongkar. Hak milik semua. Ini kan kejadian-kejadian dulu yang berusaha kami perbaiki. Kalau sudah jadi sertifikat, saya nggak mau bedebat gimana dapetin sertifikat ya," ucapnya.
Basuki mengatakan pihaknya akan meneliti kembali apakah bangunan-bangunan komersial tersebut memiliki kewajiban yang belum dikerjakan. Jika masih ada, maka pihaknya akan segera menagih.
"Kami mau selidiki, hotelnya dapat sertifikat dari mana, dia punya kewajiban nggak? Ini mesti diteliti. Karena ini nggak bisa diperkarakan, ada sertifikat apa yang mau diperkarakan," tuturnya.
Menurut Basuki usaha pembebasan lahan komersial oleh Pemprov DKI pernah dilakukan di Kemang dua tahun lalu. "Ada orang mau bangun apartemen di Kemang dua hektare. Dia nggak mau jual. Terakhir dia minta di atas harga pasar. Kalau diatas harga pasar, masuk penjara saya," tandasnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…
1 komentar
Baca selengkapnya

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…
Posting Komentar
Baca selengkapnya