Langsung ke konten utama

Tarif Parkir On Street Naik Rp 10.000 Dikaji

DKI Akan Naikan Parkir di Pinggir Jalan Sebesar Rp 10.000
Sumber: beritajakarta.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan strategi untuk memaksa warga ‎Jakarta yang masih menggunakan kendaraan pribadi agar beralih ke kendaraan umum.

Salah satu caranya, dengan menaikan tarif parkir sisi jalan (on street) sebesar Rp 10.000. Besaran nominal itu diterapkan untuk motor dan mobil.
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, setiap hari kendaraan yang masuk ke Ibukota jumlahnya mencapai 7,5 juta kendaraan. Sebagian dari mereka memarkirkan kendaraanya di sisi jalan.
‎Saat ini, lanjut Djarot, kenaikan tarif parkir on street itu sedang dikaji Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) DKI Jakarta.‎ Bila direalisasikan, dirinya ingin naiknya tarif parkir on street difokuskan pada jalan yang ramai.
"‎Jalanan yang padat begitu. Paksalah mereka. Kalau kamu kaya banget enggak apa-apa kamu pakai parkir," ujar Djarot usai mengunjungi Kantor PT Transjakarta, Kamis (25/8).
Di lokasi yang sama, Wakil Kepala Dishubtrans DKI Jakart‎a, Sigit Wijatmoko setuju dengan usulan Djarot.
Saat ini, parkir on street per-jamnya dikenai tarif Rp 2.000 untuk motor‎ dan Rp 4.000 untuk mobil. Jika dinaikan Rp 10.000 berarti untuk setiap jamnya, motor yang parkir dikenai tarif Rp 12.000 dan untuk mobil Rp 14.000.
"Secepatnya kita berlakukan kenaikan tarif parkir ini," tandasnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…
1 komentar
Baca selengkapnya

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…
Posting Komentar
Baca selengkapnya