Langsung ke konten utama

DKI Segera Inventarisir Bangunan Terdampak Normalisasi

DKI Segera Inventarisir Bangunan Terdampak Normalisasi
Sumber: beritajakarta.com
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan inventarisasi bangunan yang terkena dampak normalisasi Sungai Krukut. Diharapkan inventarisasi bisa selesai akhir tahun 2016.

Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Teguh Hendarwan mengatakan, tahun ini belum bisa dilakukan pembebasan lahan. Karena harus ada inventarisir terlebih dahulu. Terlebih tahun ini hanya tersisa empat bulan lagi.
"Mungkin kalau tahun ini belum keburu. Untuk pembebasan kan perlu administrasi, inventarisasi, penerapan lokasi, dan ukur. Yang saya harapkan tahun ini secara administrasi tuntas tahun depan tinggal bayar," kata Teguh, di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (29/8).
Menurutnya akan banyak bangunan yang terkena dampak normalisasi. Mengingat lebar sungai akan dikembalikan seperti semula yakni 20-25 meter, saat ini lebarnya hanya tersisa 3-4 meter saja.
"Pak Gubernur jelas perintahnya, Kali Krukut harus di normalisasi, bahkan yang sekarang tiga meter beliau minta jadi 20 meter. Banyak yang akan ditertibkan, dibebaskan dan direlokasi," ujarnya.
Dirinya menyerahkan inventarisasi warga dan bangunan kepada Wali Kota Jakarta Selatan serta Dinas Tata Kota. Untuk trase akan dikeluarkan oleh Dinas Penataan Kota sedangkan Wali Kota akan melakukan pendataan warga dan bangunan yang terkena trase.
"Nanti Pak wali kota yang akan data. Kalau memang mereka punya legalitas jelas kami bayar. Tentunya sesuai aturan dan appraisal tentunya," tandasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…