Langsung ke konten utama

KJP Diminta Jangkau Lebih Banyak Sekolah Swasta

Penerima KJP Diminta Sasar Sekolah Swasta
Sumber: beritajakarta.com
Terkait kenaikan anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP), Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Nasrullah mengatakan, meskipun pemerintah telah menambahkan anggaran, masih banyak pelajar sekolah swasta belum mendapatkan KJP.

Padahal siswa swasta kerap tersendat iuran bulanan, sehingga pihak sekolah menahan ijazah.
“Hendaknya Pemprov DKI jangan hanya memperhatikan sekolah negeri saja, namun sekolah swasta pun harus lebih diperhatikan karena banyak dari golongan tidak mampu disana,” katanya, Kamis (25/8).
Ia meminta agara pihak eksekutif untuk mencari solusi dan tidak berat sebelah terhadap sekolah swasta. Saat ini, siswa swasta lebih banyak diarahkan mendapatkan bantuan dana dari yayasan beasiswa. 
Apalagi tahun ini penerima KJP yang sebelumnya telah mendapatkan KJP dari sekolah menengah atas, tetap bisa mendapatkan KJP jika siswa tersebut melanjukan ke tingkat perguruan tinggi.
“Saat ini telah ada 26 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di Jakarta telah membuat MoU dengan pemprov DKI Jakarta terkait KJP, ada anggaran Rp 13,5 miliar  untuk para mahasiswa, sedangkan tingkat sekolah dasar hingga menengah atas ada Rp 2,4 miliar,” tandasnya.
Anggaran KJP saat ini dinaikkan dari 531.000 naik menjadi 648.000 orang penerima KJP, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dianggarakan dari Rp 1,06 triliun naik hingga Rp 1,366 triliun, jadi naik sekitar Rp 300 miliar.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…
1 komentar
Baca selengkapnya

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…
Posting Komentar
Baca selengkapnya