Langsung ke konten utama

Jaktim Sosialisasikan Program Penataan Pemukiman Kumuh

Sumber; beritajakarta.com
Sejumlah perwakilan dari 65 kelurahan di Jakarta Timur mengikuti lokakarya sosialisasi program peningkatan kualitas pemukiman (PK2P), Selasa (29/9). Selain menyosialisasikan program penataan pemukiman yang berkelanjutan, sosialisasi dimaksud untuk memetakan persoalan di wilayah.
Jakarta Timur dengan luas sekitar 187,75 hektare memiliki jumlah penduduk lebih dari 2,9 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 11,6 persen wilayahnya terkategori pemukiman kumuh. Selain itu, capaian akses air bersih baru mencakup 67 persen. Sedangkan akses sanitasi layak baru meliputi 59 persen.
Penanggung Jawab P2KP Jakarta Timur, Dewi Salamah mengatakan, P2KP merupakan program untuk menata pemukiman kumuh melalui program pencegahan, penataan dan peningkatan kualitas hidup warga. Diharapkan, kehadiran perwakilan kelurahan akan bisa memetakan persoalan di wilayahnya.
"Program ini bertujuan membangun kesadaran kritis warga untuk menjaga lingkungannya. Bersama stake holder kelurahan, kita akan coba petakan persoalan," ujarnya.
Nantinya, sebanyak 44 Rukun Warga (RW) di Jakarta Timur yang termasuk kategori kumuh akan fokus ditata melalui program peningkatan kualitas pemukiman (P2KP). Selain melakukan pembangunan kesadaran kritis warga melalui pendampingan, penataan juga akan melibatkan pemerintah daerah untuk menyambungkan kebijakan pembangunan infrastruktur.
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Syofian Taher mengatakan, para lurah diharapkan dapat memahami dengan benar bagaimana program P2KP. Sebab, program yang menyasar pemukiman kumuh khususnya di wilayah Jakarta Timur ini bersinergi dengan rencana pembangunan Pemprov DKI Jakarta.
"Saya harap lurah paham benar bagaimana program ini. Kita berharap, 2019 nanti wilayah Jaktim sudah terbebas dari lingkungan kumuh dan seluruhnya teraliri air bersih," tandasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

Tahun Ini BPKAD akan Selesaikan Input Aset DKI di E-Aset

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI diminta untuk menyerahkan daftar aset yang dikelola kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ini untuk mempercepat proses input data di program aset elektronik (e-aset).