Langsung ke konten utama

2016, Bantuan Bencana di DKI Pakai Non Tunai

Sumber: beritajakarta.com


Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sedang merancang pemberian bantuan kepada korban bencana dengan sistem non tunai. Ditargetkan sistem tersebut baru bisa dijalankan pada tahun depan. Setidaknya ada dua bank yang akan kerjasama dalam pelaksanaan program ini, yakni Bank DKI dan Bank BRI.
"Ya kita mau siapkan itu sistem bantuan non tunai. Tapi ini kan barang baru nih di republik ini. Tahun depan sudah bisa mulai kerjasama itu. Sekarang sedang disiapkan," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/9).
Basuki mengatakan, sistem ini untuk meminimalisir penyelewengan dana bantuan tersebut. Pasalnya selama ini bukti bantuan hanya berupa kwitansi dan rentan terhadap penyelewengan.
"Sekarang kalau ada bencana tanggung jawabnya apa? Cuma kwitansi, beli selimut beli apa pun. Bisa nggak dikorupsi? Bisa," ujar Basuki.
Dengan adanya sistem ini, maka bantuan bisa dimonitor karena langsung terhubung dengan sistem perbankan. Hal ini serupa dengan sistem Kartu Jakarta Pintar (KJP). Bahkan dengan sistem non tunai, 97 persen penggunaan KJP bisa tepat sasaran.
"Kalau kirim ke orangnya kita bisa monitor dia belanja apa, jadi gampang ketahuan kalau salah penggunaannya. Seperti KJP bisa 97 persen tepat sasaran untuk belanja keperluan sekolah. Itu bisa kita kontrol," ucap Basuki.
Dana bantuan nantinya akan disimpan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta. Kemudian baru diserahkan kepada warga korban bencana, seperti kebakaran dan banjir.
"Jadi ini kita siapkan uangnya di BPKAD kita setorin. Nanti kalau ada bunga, bunganya harus dikembalikan ke rekening DKI," tandas Basuki.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…
1 komentar
Baca selengkapnya

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…
Posting Komentar
Baca selengkapnya