Langsung ke konten utama

2016, Bantuan Bencana di DKI Pakai Non Tunai

Sumber: beritajakarta.com


Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sedang merancang pemberian bantuan kepada korban bencana dengan sistem non tunai. Ditargetkan sistem tersebut baru bisa dijalankan pada tahun depan. Setidaknya ada dua bank yang akan kerjasama dalam pelaksanaan program ini, yakni Bank DKI dan Bank BRI.
"Ya kita mau siapkan itu sistem bantuan non tunai. Tapi ini kan barang baru nih di republik ini. Tahun depan sudah bisa mulai kerjasama itu. Sekarang sedang disiapkan," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (29/9).
Basuki mengatakan, sistem ini untuk meminimalisir penyelewengan dana bantuan tersebut. Pasalnya selama ini bukti bantuan hanya berupa kwitansi dan rentan terhadap penyelewengan.
"Sekarang kalau ada bencana tanggung jawabnya apa? Cuma kwitansi, beli selimut beli apa pun. Bisa nggak dikorupsi? Bisa," ujar Basuki.
Dengan adanya sistem ini, maka bantuan bisa dimonitor karena langsung terhubung dengan sistem perbankan. Hal ini serupa dengan sistem Kartu Jakarta Pintar (KJP). Bahkan dengan sistem non tunai, 97 persen penggunaan KJP bisa tepat sasaran.
"Kalau kirim ke orangnya kita bisa monitor dia belanja apa, jadi gampang ketahuan kalau salah penggunaannya. Seperti KJP bisa 97 persen tepat sasaran untuk belanja keperluan sekolah. Itu bisa kita kontrol," ucap Basuki.
Dana bantuan nantinya akan disimpan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta. Kemudian baru diserahkan kepada warga korban bencana, seperti kebakaran dan banjir.
"Jadi ini kita siapkan uangnya di BPKAD kita setorin. Nanti kalau ada bunga, bunganya harus dikembalikan ke rekening DKI," tandas Basuki.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Satpel Bina Marga Jagakarsa Bangun Trotoar di Jalan Joe

Satpel Bina Marga Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan membangun trotoar di Jalan Joe, RW 06, Kelurahan Jagakarsa. Ini sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang membutuhkan tempat khusus pejalan kaki. "Total ada dua segmen di lokasi yang sama, segmen pertama sepanjang 30 meter sudah rampung pada Rabu (7/11). Segmen kedua 20 meter sedang dipersiapkan penataan materialnya hari ini,” kata Inayozi, Kasatpel Bina Marga Jagakarsa, Kamis (8/11). Pembangunan trotoar tersebut memanfaatkan material kanstin sisa pakai yang masih layak. Tidak hanya membangun, Satpel Bina Marga Jagakarsa juga mengecat kanstin untuk menambah keindahan estetika. "Trotoar kita finishing lalu dicat agar lebih indah dan rapi. Segmen dua ini rampung delapan hari ke depan,” tandasnya. Artikel ini tayang di - Beritajakarta.id
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Waduk Bojong Indah Jadi Tempat Bersantai Warga

Pasca normalisasi waduk Bojong Indah, di komplek Perumahan Bojong Indah, Jalan Belimbing, RW 06, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bebas sampah.
Posting Komentar
Baca selengkapnya