Langsung ke konten utama

2016, DKI akan Bangun 150 RPTRA

2016, DKI akan Bangun 150 RPTRAPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus menambah Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Jika tahun ini akan dibangun di 60 lokasi, tahun depan rencananya akan dibangun hingga 150 lokasi. Pembangunan seluruhnya tidak menggunakan APBD DKI Jakarta, melainkan dari program corporate social responsibility (CSR).
"Lahan yang 56 lokasi sudah siap ini, sudah tidak masalah. Untuk yang tahun depan 150 lokasi "
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, hingga akhir tahun ini ibukota akan memiliki 60 RPTRA yang tersebar di lima wilayah. Sudah ada empat RPTRA yang diresmikan, sementara sisanya masih dalam tahap pembangunan.
"Kita lagi bangun 56 lokasi. Makanya mereka bilang bapak sanggup nggak untuk peresmian terus? Saya akan selesaikan di November dan Desember. Tahun depan mau tambah 150 lokasi lagi," kata Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/9).
Basuki meminta satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyiapkan pembelian lahan mulai tahun ini. Agar pada tahun depan bisa langsung dilakukan pembayaran. "Lahan yang 56 lokasi sudah siap ini, sudah tidak masalah. Untuk yang tahun depan 150 lokasi, saya suruh beli lahan tahun ini," ucapnya.
Dikatakan Basuki, pembangunan RPTRA ini sepenuhnya merupakan program CSR. Pihak swasta yang menyumbang pembangunan diperbolehkan memasang logo perusahaan di lokasi RPTRA. Dalam pembangunan RPTRA menghabiskan anggaran hingga Rp 700 juta.
"Nggak pakai duit APBD ini. Ini semua CSR, dia boleh tulis merek perusahaan. Tapi untuk tahun depan tetap akan dianggarkan, jika ada perusahaan yang akan menyumbang anggaran akan diubah di APBD Perubahan," katanya.
Dengan adanya CSR, tambah Basuki, dirinya bisa mengetahui harga satuan untuk pembangunan satu RPTRA. Karena jika semua dianggarkan melalui APBD bisa mencapai Rp 3-5 miliar. "Kita sudah tahu harga satuannya. Yang RPTRA itu di bawah Rp 700 juta," tandasnya.
SUMBER: BERITAJAKARTA.COM

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

Tahun Ini BPKAD akan Selesaikan Input Aset DKI di E-Aset

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI diminta untuk menyerahkan daftar aset yang dikelola kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ini untuk mempercepat proses input data di program aset elektronik (e-aset).