Langsung ke konten utama

Dukcapil Jakbar Bantah Terlibat Jual Beli Rusun

Sumber: beritajakarta.com


Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Barat, Muhammad Hatta membantah pihaknya terlibat praktik jual beli maupun sewa di Rumah Susun Tambora.
Menurut Hatta, pencantuman nama baru di dalam Kartu Keluarga (KK) bagi penghuni itu tidak mungkin terjadi tanpa disertai surat rekomendasi dari pengelola rusun.
"Tanpa surat itu, kami tidak akan mengeluarkan surat pindah maupun pembuatan KK baru. Itu sudah syarat yang dipenuhi oleh pemohon," kata Hatta saat dihubungi Beritajakarta.com, Selasa (29/9).
Namun, Hatta mengaku, pencantuman perubahan nama di dalam KK memang dapat memuluskan jalan bagi pewaris pemegang kuasa surat perjanjian (SP).
"Sudah banyak yang memohon surat pindah ke rusun di utara, barat, timur, tapi semuanya ditolak. Karena mereka tidak bisa melampirkan surat rekomendasi dari pengelola," ungkap Hatta. 
Hatta memastikan bakal memecat bawahannya jika terbukti menerima suap dari para mafia rusun. "Kalau memang anak buah kita yang bermain, kita pecat. Gak ada urusan," tegasnya.
Sekadar diketahui, sebanyak delapan unit Rusun Tambora, Jakarta Barat, disegel oleh petugas Unit Pengelola Rumah Susun (UPRS) Wilayah II Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Senin (28/9).
Dalam segel merah tersebut tertera "Unit Ini Dalam Penguasaan" UPRS Wilayah II Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI. Penghuni diminta mengosongkan unit dalam waktu 3x24 jam. Apabila tidak mengindahkan akan dilakukan pengosongan secara paksa sesuai ketentuan Pasal 203 (ayat 1) KUHP.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…