Langsung ke konten utama

Puluhan PNS di Jakbar Ikuti Pelatihan Qlue & CROP

Sumber : beritajakarta.com
Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (Kominfomas) Jakarta Barat, mengadakan pelatihan sistem aplikasi Qlue dan CROP (cepat respon opini publik). Kegiatan ini diikuti puluhan pegawai negeri sipil (PNS) dari sejumlah unit teknis.
Sejumlah unit teknis tersebut antara lain Suku Dinas Bina Marga, Suku Dinas Tata Air, Suku Dinas Sosial, Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman, Suku Dinas Perhubungan  dan Transportasi, Suku Dinas Kebersihan, Suku Dinas Perindustrian dan Energi, Kantor Lingkungan Hidup, Satpol PP, Pelaksana Penanggulangan Bencana, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan Suku Dinas Koperasi Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP).
"Pelatihan ini digelar untuk mempercepat respon terhadap pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui aplikasi Qlue," kata Denny Ramdany, Asisten Pemerintahan Jakarta Barat, Jumat (28/8).
Pelatihan ini merupakan tindaklanjut dari Instruksi Wali Kota Jakarta Barat Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Aplikasi Qlue dan CROP.
Kegiatan ini berlangsung di ruang kelas Suku Dinas Kominfomas Jakarta Barat selama dua hari sejak Kamis (27/8) hingga Jumat (28/8).
Denny menuturkan, warga dapat memotret berbagai jenis permasalahan dan melaporkan langsung kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama melalui aplikasi Qlue di dalam telepon seluer berbasis android atau IOS.
“Peran lurah dan sudin teknis terkait untuk merespon dan menindaklanjuti laporan yang disampaikan oleh warga. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama, persoalan dapat segera diselesaikan,” paparnya.
Denny mengungkapkan, pengaduan masyarakat melalui aplikasi Qlue di Jakarta Barat cukup tinggi. Dari data UPT Smart City, hingga 24 Agustus 2015, ada sekitar 3.039 laporan atau pengaduan.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak  439 pengaduan masih menunggu, 1.596 sedang proses, dan 950 pengaduan sudah selesai,” jelas Denny.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

Tahun Ini BPKAD akan Selesaikan Input Aset DKI di E-Aset

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI diminta untuk menyerahkan daftar aset yang dikelola kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ini untuk mempercepat proses input data di program aset elektronik (e-aset).