Langsung ke konten utama

Pangkas Anggaran, Sosialisasi Pilkada Lewat Smart City

Sumber: beritajakarta.com
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengusulkan dana hibah sebesar Rp 98 miliar untuk pelaksanaan Pilkada 2017 mendatang. Namun permintaan tersebut masih akan dianalisa terlebih dahulu. Untuk meminimalisir anggaran, sosialisasi pilkada disarankan melalui aplikasi smart city yang tengah dikembangkan Pemprov DKI.

"Mesti dianalisa dulu. Makanya saya tawarkan sama mereka (Bawaslu) bisa sebenarnya anggaran segitu murah. Kalau anda memanfaatkan smart city seperti Qlue," kata Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI di Balai Kota, Senin (31/8).
Menurut Basuki, di ibu kota terdapat 267 kelurahan yang tersebar di lima wilayah kota dan satu kabupaten. Dengan demikian diperkirakan bisa meminimalisir anggaran. Nantinya Bawaslu DKI akan menerima notifikasi terkait dengan laporan dari masyarakat.
"Semua orang lapor langsung ke Qlue saja. Kamu juga tidak mungkin mantau orang begitu banyak. Langsung saja masukin program smart city semua orang bisa kirim foto dan lain-lain," ucap Basuki.
Ketua Bawaslu DKI, Mimah Susanti mengatakan, pos anggaran paling besar untuk gaji pengawas. Rencananya akan ada 12 ribu orang yang direkrut untuk pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Jelang pelaksanaan 2017 sudah kita ajukan Rp 98 miliar. Tapi kita belum tahu diterima atau tidak. Paling banyak untuk bayar gaji pengawas," ujar Mimah.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jalan Tipar Cakung Raya Marak PKL

Sumber: beritajakarta.com Pedagang kaki lima (PKL) semakin marak di sepanjang Jalan Tipar Cakung Raya, Sukapura, Jakarta Utara. Lapak-lapak PKL digelar di atas trotoar kiri kanan jalan. Dari pantauan Beritajakarta.com , lapak PKL sangat mengganggu pejalan kaki yang melewati trotoar. Bahkan, ada juga lapak yang berada di bahu jalan. Sehingga sering menghambat arus lalu lintas di jalan tersebut. Terkait hal ini, Lurah Sukapura, Supardi mengatakan, PKL di sisi kanan dan kiri Jalan Tipar Cakung Raya telah ada sejak lama. Ia pun mengaku kesulitan menertibkan PKL, karena banyak yang juga merupakan warga sekitar. "Sulit, PKL‎ di sana itu banyakan warga sini juga," ucapnya, Senin (12/10). Namun Supardi akan segera membawa permasalahan PKL ke rapat pimpinan (Rapim) Pemerintah Kota (Pemkot) AdministrasiJakarta Utara. "Mudah-mudahan dari sana akan ada jawaban dan tindak lanjut yang jelas," tandasnya‎.

Keluarga Pasien Protes, Tarif Parkir RSUD Koja Mahal

Sumber: beritajakarta.com Para pembesuk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, mengeluhkan sistem tarif parkir yang diterapkan di rumah sakit tersebut. Menurut mereka, sistem tarif parkir per jam sangat memberatkan. Keluarga dan kerabat pasien mengaku keberatan dengan tingginya tarif parkir yang diterapkan. Apalagi kalau mereka sedang menemani atau menjaga keluarganya yang tengah dirawat di rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. "Sangat mahal. Ini kan rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta. Harusnya tarif parkir tidak semahal ini," keluh Saiman (29), salah satu keluarga pasien, Jumat (2/10). Menurut Saiman, tidak sepatutnya rumah sakit justru membebani dengan biaya tinggi kepada keluarga pasien, terlebih mengenai tarif parkir. Hal senada diungkapkan Harum (30), yang sedang menunggu kerabatnya yang tengah dirawat di rumah sakit tersebut. "Saya sangat keberatan dengan tarif parkir yang mahal," cetusnya. Berdasarkan pantau

Hasil Panen Padi Petani Rorotan Turun 50 Persen

Sumber: beritajakarta.com Cuaca ekstrem yang terjadi di Ibukota beberapa waktu belakangan ini membuat hasil panen padi para petani di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara mengalami penurunan.