Langsung ke konten utama

DKI Minta UNHCR Mendata Pengungsi di Jakarta

Pemprov Minta UNCHR Mendata Pengungsi di Jakarta
Sumber: beritajakarta.com
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Indonesia, memperhatikan dan mendata keberadaan para pengungsi, khususnya dari Rohingnya, yang berkeliaran di ibu kota.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta, Ratiyono menjelaskan, untuk mengantisipasi dampak buruk keberadaan para pengungsi, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan UNCHR.
"Ini sebenarnya masalah pemerintah pusat. Peranan Pemprov DKI terhadap para pengungsi di Jakarta, tetap menjaga kehidupan mereka. Namun untuk menjaga keamanan kami akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait," jelas Ratiyono, usai membuka rapat koordinasi tentang keberadaan pengungsi Rohingnya di Jakarta, di Balai Kota,  Senin (31/8).
Perwakilan UNHCR Indonesia Mr Jefri menyampaikan permohonan maaf atas keberadaan pengungsi yang berkeliaran di Jakarta. Ia menjelaskan, saat ini ada sekitar 36 pengungsi Rohingnya di Jakarta. Sebagian mereka berada di community houses yang tersebar di empat wilayah, salah satunya di Tebet, Jakarta Selatan.
"Mereka sudah memiliki kartu UNHCR sebagai pengungsi, kami sudah menyampaikan kepada mereka untuk mematuhi peraturan yang ada di Jakarta," jelas Jefri
Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, dua pengungsi Rohingnya ditemukan anggota Satpol PP sedang berkeliaran di jalan protokol  di ibu kota. Selain itu, diantara mereka juga ada yang bersurat, meminta perhatian ke Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…
1 komentar
Baca selengkapnya

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…
Posting Komentar
Baca selengkapnya