Langsung ke konten utama

Ratusan PKL Jakbar Dapat Bimbingan Teknis

Sumber : beritajakarta.com
Suku Dinas Suku Dinas Koperasi, Usaha Menengah Kecil, Mikro dan Perdagangan (KUMKMP) Jakarta Barat, menggelar bimbingan teknis (bimtek) kepada ratusan pedagang kaki lima (PKL) yang tersebar di delapan kecamatan.
Bimtek digelar bertujuan untuk memberikan pengarahan kepada pedagang agar bisa berjualan, tanpa mengganggu keamanan dan kenyamanan lingkungan.
“Kita meminta pedagang dapat berjualan di tempat yang telah disediakan dan menjaga kebersihan, kenyamanan dan keamanan,” kata Sonar Sinurat, Kepala Suku Dinas KUMKMP Jakarta Barat,  Jumat (28/8).
Sonar menjelaskan, pihaknya saat ini juga sedang mendata seluruh PKL untuk didaftarkan secara resmi dan menyetorkan retribusi ke kas daerah melalui sistem autodebet Bank DKI.
“Pendataan PKL saat ini sedang berjalan dan nantinya akan dibuatkan surat keputusan bagi PKL di Jakarta Barat. Mereka ini yang akan menjadi PKL resmi dan mendapatkan pembinaan dari pemerintah daerah. Tujuannya, untuk mengendalikan jumlah PKL ini tidak bertambah dan memunculkan rasa memiliki serta membayarkan retrebusi ke pemerintah daerah,” ujar Sonar.
Berdasarkan data, jelas Sinurat, tercatat sebanyak 1.157 PKL yang membuka usaha pada 22 titik lokasi binaan (lokbin) di Jakarta Barat. Sementara PKL yang menempati lokasi sementara tercatat sebanyak 194 pedagang.
“Keseluruhan PKL yang ada di lokbin maupun loksem di Jakarta Barat telah tercatat dalam sistem auto debet Bank DKI. Tapi, masih banyak PKL yang belum terdata sehingga kami terus melakukan pendataan di lapangan,” jelas Sonar.
Menurut Sonar, PKL resmi yang menempati sejumlah lokbin maupun loksem di Jakarta Barat juga telah memiliki wadah koperasi.
“Contoh PKL resmi di kawasan Kota Tua yang memiliki wadah koperasi dengan jumlah anggota mencapai 415 pedagang,” tandas Sonar.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

Tahun Ini BPKAD akan Selesaikan Input Aset DKI di E-Aset

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI diminta untuk menyerahkan daftar aset yang dikelola kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ini untuk mempercepat proses input data di program aset elektronik (e-aset).