Langsung ke konten utama

Pemprov DKI Telah Lakukan Sosialisasi ke Pedagang Pasar Benhil

Basuki Akui Sudah Sosialisasi Rehab Pasar Benhil
Sumber: beritajakarta.com
Pemprov DKI Jakarta telah mensosialisasikan rencana penertiban Pasar Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat sesuai prosedur yang berlaku.
Menurut Basuki, sejak tahun 2005 kontrak pedagang Pasar Benhil sudah Habis. Kemudian diperpanjang hingga tahun 2013, saat Joko Widodo menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. "Pasar Benhil (pedagang ruko) itu sebetulnya sudah selesai kontrak tahun 2005 dan diperpanjang kontraknya sampai kami (Jokowi-Basuki) masuk DKI tahun 2013," katanya."Hampir semua pembongkaran di Jakarta pasti alasannya tidak ada sosialisasi, tidak ada pemberitahuan biar bisa lapor Komnas HAM, bisa lapor LBH. Maksud sosialisasi kan supaya kamu sudah tahu," kata Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (31/8).
Basuki mengatakan, sebenarnya konsep yang akan diterapkan pasar modern tetap mengakomodir pedagang kaki lima (PKL). Alasan utama rehab Pasar Benhil karena usia bangunan sudah terlalu tua.
Padahal rencana ini sudah disetujui oleh pedagang asli di Pasar Benhil. Namun banyak pedagang yang sebenarnya hanya mengontrak lapak di sana malah tidak setuju dengan rehab Gedung Pasar Benhil, bahkan membawanya ke jalur hukum.
"Ternyata kemudian putusan MA inkrah, kami yang menang. Kalau kami menang ya harus dibongkar itu rukonya," ucapnya.
Meski begitu, lanjut Basuki, para pedagang yang menolak masih berusaha mengulur waktu. Sementara PD Pasar Jaya sudah menyediakan truk pengangkut barang dan telah meminta kepada pedagang untuk mengeluarkan sendiri barang dagangannya.
Rencananya, di lokasi itu akan dibangun pasar modern oleh WIKA dan PT Kurnia Jaya Realty. Pasar dibangun dengan konsep terpadu yang dilengkapi flat, puskesmas, dan perkantoran.
Pedagang yang berdagang di pasar moderen ini merupakan para pedagang Pasar Benhil yang sebelumnya telah ditertibkan.‎ Kerjasama PD Pasar Jaya dengan pihak swasta telah dilakukan saat pemerintahan Gubernur DKI Fauzi Bowo.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

Tahun Ini BPKAD akan Selesaikan Input Aset DKI di E-Aset

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI diminta untuk menyerahkan daftar aset yang dikelola kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ini untuk mempercepat proses input data di program aset elektronik (e-aset).