Langsung ke konten utama

DKI Percepat Belanja E-Katalog

Sumber: beritajakarta.com
Untuk mengatasi masalah penyerapan anggaran, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan terus melakukan percepatan belanja langsung baik yang melalui lelang maupun swakelola.

Selain itu, langkah lainnya adalah dengan mempercepat belanja e-katalog masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD).
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, sejauh ini sebanyak 1.500 paket sudah memasuki tahap lelang dengan nilai sebesar Rp 26 miliar.
Dikatakan Djarot, persoalan penyerapan anggaran tersebut jangan hanya dilihat dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja. Namun, lebih kepada tugas dan tanggung jawab yang sudah dikerjakan masing-masing SKPD tersebut.
"Ketika tugas utama dari pemerintah sudah dilakukan, jangan dinilai dari APBD-nya, tapi tugas utama tanggung jawab utamanya apa, apa kita bisa  memberi perlindungan kepada mereka yang lemah," ujar Djarot, Senin (31/8).
Selain itu, kata Djarot, Pemprov DKI tengah fokus dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ibukota, baik dari segi kesehatan, pendidikan, sosial serta kebersihan.
Namun demikian pihaknya akan terus mendorong agar penyerapan anggaran di Jakarta dapat kembali kondusif.
"Betul salah satunya anggaran, tapi yang lebih substansional adalah apakah kita mampu memberi pelayanan yang baik pada masyarakat. Apakah kebersihan pendidikan, perumahan semakin baik, taman, banjir, kemacetan teratasi," tandas Djarot.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…