Langsung ke konten utama

DPRD Minta Pemprov DKI Koordinasikan Penggunaan Dana CSR

Sejumlah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dengan menggunakan dana swasta atau pihak ketiga lainnya diminta dikoordinasikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).


"Karena saat ditanya masyarakat kita biar ngerti juga menjelaskan, salah satunya seperti pembangunan Simpang Susun Semanggi "
Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Ferrial Sofyan mengatakan, koordinasi diperlukan untuk saling memberikan saran agar pembangunan berjalan dengan baik.
"Karena saat ditanya masyarakat kita biar ngerti juga menjelaskan, salah satunya seperti pembangunan Simpang Susun Semanggi," ujarnya, Senin (22/8).
Apalagi menurutnya dana pembangunan jalan yang berasal dari pihak swasta tersebut jumlahnya cukup besar. Sehingga hal tersebut kedepannya bisa dilakukan pembahasan dengan komisi yang memang membidangi berbagai program yang berasal dari pihak ketiga.
Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, pembangunan berbagai sarana dan prasarana di DKI dari pihak ketiga merupakan corporate social responsibility (CSR) dari perusahaan. Selain itu dana juga bisa berasal dari kompensasi jika sebuah gedung ingin menaikkan koefisien luas bangunan (KLB).
"Tapi semua ini kita terimanya barang bukan uang. Nilainya di appraisal kemudian dicatatkan sebagai aset daerah," tandasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jalan Tipar Cakung Raya Marak PKL

Sumber: beritajakarta.com Pedagang kaki lima (PKL) semakin marak di sepanjang Jalan Tipar Cakung Raya, Sukapura, Jakarta Utara. Lapak-lapak PKL digelar di atas trotoar kiri kanan jalan. Dari pantauan Beritajakarta.com , lapak PKL sangat mengganggu pejalan kaki yang melewati trotoar. Bahkan, ada juga lapak yang berada di bahu jalan. Sehingga sering menghambat arus lalu lintas di jalan tersebut. Terkait hal ini, Lurah Sukapura, Supardi mengatakan, PKL di sisi kanan dan kiri Jalan Tipar Cakung Raya telah ada sejak lama. Ia pun mengaku kesulitan menertibkan PKL, karena banyak yang juga merupakan warga sekitar. "Sulit, PKL‎ di sana itu banyakan warga sini juga," ucapnya, Senin (12/10). Namun Supardi akan segera membawa permasalahan PKL ke rapat pimpinan (Rapim) Pemerintah Kota (Pemkot) AdministrasiJakarta Utara. "Mudah-mudahan dari sana akan ada jawaban dan tindak lanjut yang jelas," tandasnya‎.

Keluarga Pasien Protes, Tarif Parkir RSUD Koja Mahal

Sumber: beritajakarta.com Para pembesuk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, mengeluhkan sistem tarif parkir yang diterapkan di rumah sakit tersebut. Menurut mereka, sistem tarif parkir per jam sangat memberatkan. Keluarga dan kerabat pasien mengaku keberatan dengan tingginya tarif parkir yang diterapkan. Apalagi kalau mereka sedang menemani atau menjaga keluarganya yang tengah dirawat di rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. "Sangat mahal. Ini kan rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta. Harusnya tarif parkir tidak semahal ini," keluh Saiman (29), salah satu keluarga pasien, Jumat (2/10). Menurut Saiman, tidak sepatutnya rumah sakit justru membebani dengan biaya tinggi kepada keluarga pasien, terlebih mengenai tarif parkir. Hal senada diungkapkan Harum (30), yang sedang menunggu kerabatnya yang tengah dirawat di rumah sakit tersebut. "Saya sangat keberatan dengan tarif parkir yang mahal," cetusnya. Berdasarkan pantau

Hasil Panen Padi Petani Rorotan Turun 50 Persen

Sumber: beritajakarta.com Cuaca ekstrem yang terjadi di Ibukota beberapa waktu belakangan ini membuat hasil panen padi para petani di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara mengalami penurunan.