Langsung ke konten utama

Stiker dan Plang Penunggak Pajak Snowbay Dicabut

Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTD) Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, mencabut stiker dan plang penunggak pajak yang dipasang di Wahana Snowbay, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), karena sudah membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) yang tertunggak sejak 2012 lalu. 
Sumber: Beritajakarta.com
Kepala TU UPTD Makasar, Irwanto menyebutkan, nilai pajak pokok yang harus dibayar Snowbay sebesar Rp 1,3 miliar. Namun karena mendapatkan keringanan dari kantor pajak maka jumlah yang harus dibayar hanya Rp 1,122 miliar.
"Snowbay tadi pagi sudah bayar PBB yang tertunggak. Setelah kita cek dan validasi ternyata sudah bayarmaka sore hari plang dan stiker kita cabut kembali," ujar Irwanto, Rabu (30/12).
Wakil Camat Makasar, Tri Saptanti mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan keringanan pembayaran pokok pajak PBB. Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 134/2015 tentang pengurangan pembayaran pokok pajak, wajib pajak yang menunggak tidak perlu membayar 100 persen, asalkan mereka mengajukan keringanan ke Dinas Pajak DKI Jakarta.
"Sejak dipasangi stiker dan plang, wajib pajak yang menunggak membayar PBB kita batasi maksimal tanggal 30 Desember harus membayar pajak jika tidak maka berkas kita serahkan ke kejaksaan. Ternyata Snowbay komitmen sesuai dengan perjanjian di atas materai," ujar Tanti, sapaan akrab Tri Saptanti.
Maryano, Manajer Hukum TMII sebelumnya mengatakan,  Snowbay memang akan membayar pajak PBB setelah ada keringanan dari Pemprov DKI. Karena sebelumnya sudah mengajukan surat keringanan. Setelah jumlah yang harus dibayar diketahui maka pihaknya langsung membayarnya.
"Kami sebelumnya sudah mengajukan pembebasan PBB namun ditolak. Pembebasan dilakukan karena Snowbay ini kan kerjasama dengan TMII. Lahan dan bangunan milik TMII, pengelolaannya baru di manajemen Snowbay. Kita selanjutnya mengajukan keringanan PBB dan dikabulkan," ujar Maryano.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...

Satpel Bina Marga Jagakarsa Bangun Trotoar di Jalan Joe

Satpel Bina Marga Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan membangun trotoar di Jalan Joe, RW 06, Kelurahan Jagakarsa. Ini sebagai tindak lanjut dari aspirasi masyarakat yang membutuhkan tempat khusus pejalan kaki. "Total ada dua segmen di lokasi yang sama, segmen pertama sepanjang 30 meter sudah rampung pada Rabu (7/11). Segmen kedua 20 meter sedang dipersiapkan penataan materialnya hari ini,” kata Inayozi, Kasatpel Bina Marga Jagakarsa, Kamis (8/11). Pembangunan trotoar tersebut memanfaatkan material kanstin sisa pakai yang masih layak. Tidak hanya membangun, Satpel Bina Marga Jagakarsa juga mengecat kanstin untuk menambah keindahan estetika. "Trotoar kita finishing lalu dicat agar lebih indah dan rapi. Segmen dua ini rampung delapan hari ke depan,” tandasnya. Artikel ini tayang di - Beritajakarta.id

Waduk Bojong Indah Jadi Tempat Bersantai Warga

Pasca normalisasi waduk Bojong Indah, di komplek Perumahan Bojong Indah, Jalan Belimbing, RW 06, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bebas sampah.