Langsung ke konten utama

Struktur Kelurahan di Kepulauan Seribu akan Diperkuat

Reorganisasi struktur Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Seribu yang diatur melalui Peraturan Gubernr nomor 241/2015, 245/2015 dan 249/2015, berdampak dilikuidasinya sejumlah Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). Sebagai gantinya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memperkuat struktur pemerintahan kelurahan sebagai estate manager. 
Sumber: Beritajakarta.com
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, khusus untuk Kepulauan Seribu, jabatan wakil lurah akan dikaji untuk difungsikan kembali. 
"Kepulauan Seribu tidak hanya melayani administarasi 23 ribu warga, kesehatan dan lain-lain, tapi juga menjaga pulau serta kunjungan wisata. Makanya tugas lurah sebagai estate manager sangat berat dan perlu diperkuat," ujar Djarot, saat rapat dengan jajaran Satua Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu, di Balai Kota, Rabu (30/12).
Untuk melakukan penguatan, Djarot meminta Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Seribu melakukan inventarisasi aset maupun Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat kelurahan.
Sebab, lanjut Djarot, saat ini setiap kelurahan di Kepulauan Seribu hanya terdapat sekitar tujuh hingga delapan Pegawai Negeri Sipil (PNS), termasuk lurah.
Apalagi, sambung Djarot, nantinya Kepulauan Seribu akan dijadikan obyek wisata nasional bersama Raja Empat, Bali, Pulau Komodo dan Bunaken.
"Oleh karena itu, infrastruktur dan SDM di Kepulauan Seribu harus dipersiapkan dengan matang agar tidak kelabakan saat menghadapi lonjakan wisatawan yang mungkin terjadi," tandas Djarot.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…
1 komentar
Baca selengkapnya

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…
Posting Komentar
Baca selengkapnya