Langsung ke konten utama

Penerapan ERP Masih Terkendala Regulasi

Penerapan ERP Terkendala Konsep Regulasi
Sumber: beritajakarta.com
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memastikan, sistem electronic road pricing (ERP) tetap akan diterapkan di Ibukota. Namun saat ini masih terjadi perdebatan mengenai hasil pemasukan dari ERP tersebut.
Dikatakan Basuki, regulasi untuk penerimaan daerah itu masih dalam proses pembahasan.
"Kendalanya soal konsep ini sebagai uang retribusi atau alat atur transportasi. Kalau retribusi kan harus putusin dalam peraturan daerah (Perda) berapa nilainya," kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (31/12).
Basuki menambahkan, lebih memilih agar tarif yang dikenakan ke pengendara disesuaikan dengan kondisi jalan. Sebab, lanjut Basuki, tujuan utama adanya ERP adalah untuk alat kontrol jumlah kendaraan.
"Kalau bagi saya ini kan alat kontrol jumlah kendaraan jadi uangnya bisa saya atur seenak saya. Kalau dia sepi ya turunin, kalau ramai naikkan," ucap Basuki.
Basuki menargetkan ERP dapat beroperasi mulai 2017 mendatang. Karena tahun depan baru akan diputuskan untuk payung hukumnya. "Jadi ERP baru 2017. Tahun depan kami putuskan," katanya.
Seperti diketahui, dua perusahaan telah melakukan uji coba ERP di dua lokasi berbeda. Lokasi pertama yakni di Jalan Sudirman dipasang oleh Kapsch. Sementara yang kedua di Jalan Rasuna Said oleh Q-Free.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jalan Tipar Cakung Raya Marak PKL

Sumber: beritajakarta.com Pedagang kaki lima (PKL) semakin marak di sepanjang Jalan Tipar Cakung Raya, Sukapura, Jakarta Utara. Lapak-lapak PKL digelar di atas trotoar kiri kanan jalan. Dari pantauan Beritajakarta.com , lapak PKL sangat mengganggu pejalan kaki yang melewati trotoar. Bahkan, ada juga lapak yang berada di bahu jalan. Sehingga sering menghambat arus lalu lintas di jalan tersebut. Terkait hal ini, Lurah Sukapura, Supardi mengatakan, PKL di sisi kanan dan kiri Jalan Tipar Cakung Raya telah ada sejak lama. Ia pun mengaku kesulitan menertibkan PKL, karena banyak yang juga merupakan warga sekitar. "Sulit, PKL‎ di sana itu banyakan warga sini juga," ucapnya, Senin (12/10). Namun Supardi akan segera membawa permasalahan PKL ke rapat pimpinan (Rapim) Pemerintah Kota (Pemkot) AdministrasiJakarta Utara. "Mudah-mudahan dari sana akan ada jawaban dan tindak lanjut yang jelas," tandasnya‎.

Keluarga Pasien Protes, Tarif Parkir RSUD Koja Mahal

Sumber: beritajakarta.com Para pembesuk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, mengeluhkan sistem tarif parkir yang diterapkan di rumah sakit tersebut. Menurut mereka, sistem tarif parkir per jam sangat memberatkan. Keluarga dan kerabat pasien mengaku keberatan dengan tingginya tarif parkir yang diterapkan. Apalagi kalau mereka sedang menemani atau menjaga keluarganya yang tengah dirawat di rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. "Sangat mahal. Ini kan rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta. Harusnya tarif parkir tidak semahal ini," keluh Saiman (29), salah satu keluarga pasien, Jumat (2/10). Menurut Saiman, tidak sepatutnya rumah sakit justru membebani dengan biaya tinggi kepada keluarga pasien, terlebih mengenai tarif parkir. Hal senada diungkapkan Harum (30), yang sedang menunggu kerabatnya yang tengah dirawat di rumah sakit tersebut. "Saya sangat keberatan dengan tarif parkir yang mahal," cetusnya. Berdasarkan pantau

Trotoar di Gambir Marak Parkir Liar

Sumber: beritajakarta.com Trotoar yang baru saja diperbaiki, di Jalan Balikpapan dan Jalan Hasyim Ashari, Gambir, Jakarta Pusat dipenuhi mobil yang parkir sembarangan. Hal ini jelas menggangu fungsi trotoar untuk penjalan kaki.