Langsung ke konten utama

Relokasi Gerai Samsat di Mall Blok M Square Diresmikan


Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI dan Polda Metro Jaya resmikan relokasi gerai Samsat dan SIM di Blok M Square, pada Rabu (26/9) kemarin.

Kepala Unit Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Jakarta Selatan, Badan Pajak Derah dan Retribusi Daerah, Khairil Anwar, mengatakan gerai tersebut dibuka untuk mempermudah wajib pajak dalam mengurus pajak kendaraan bermotor dan mengurus surat izin mengemudi (SIM). Di gerai tersebut, setiap harinya ada satu petugas yang standby.

"Gerai samsat ini hanya melayani perpanjangan STNK di tahun berjalan. Wajib pajak yang ingin memperpanjang STNK dapat mengurus di Samsat Induk, Gedung Samsat, Polda Metro Jaya,” ujarnya, saat ditemui pada razia pajak kendaraan bermotor di Jalan Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (27/9).

Dengan banyaknya loket pelayanan gerai SIM dan Samsat di pusat-pusat keramaian dan perbelanjaan ini diharapkan terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan tempat pembayaran pajak kendaraan yang nyaman. 

Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Wahyu Hadiningrat mengapresiasi pihak Mall Blok M Square yang telah membantu memberikan fasilitas tempat untuk pelayanan gerai SIM dan gerai Samsat yang lebih luas dan lebih representatif.

“Semula gerai ini di lantai basement, dan sekarang pindah ke lantai IIIA sehingga masyarakat lebih nyaman dari tempat yang sebelumnya dan pelayanan semakin optimal," ujarnya.

Ia menambahkan, gerai ini memberikan kemudahan pembayaran dan pengurusan pajak tahunan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat serta menurus perpanjangan SIM A dan SIM C wilayah Jakarta Selatan.

"Yang jelas, gerai Samsat dan SIM ini juga dapat melayani seluruh wilayah DKI Jakarta dengan adanya akses online data pengemudi (SIM) dan kendaraan bermotor (STNK)," tandasnya.




Artikel ini tayang di - Beritajakarta.id

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

Tahun Ini BPKAD akan Selesaikan Input Aset DKI di E-Aset

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI diminta untuk menyerahkan daftar aset yang dikelola kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ini untuk mempercepat proses input data di program aset elektronik (e-aset).