Langsung ke konten utama

Biro Hukum Gelar Lokakarya Pelayanan Publik Terkait Administrasi Pertanahan


Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta menggelar lokakarya Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) di Tingkat Kelurahan yang difokuskan terkait administrasi pertanahan. Lokakarya tersebut diikuti jajaran lurah dan camat maupun perwakilannya.

Kepala Biro Hukum DKI Jakarta, Yayan Yuhanah mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi kelurahan dalam pelayanan pendaftaran tanah. Pasalnya, hak atas tanah merupakan bagian dari HAM.

"Kita ingin memberikan pemahaman kepada lurah dan camat agar dalam memberikan pelayanan terkait pertanahan harus sesuai dengan aturan-aturan. Termasuk, kaitannya dengan permohonan pernyataan lahan tidak dalam sengketa," ujarnya, di lokasi acara, Gedung Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/9).

Yayan menjelaskan, dalam lokakarya tersebut ada dua materi yang diberikan. Pertama, kaitan HAM secara umum. Kedua, penjelasan teknis seperti, masalah pertanahan dan peraturan-peratur an dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), terutama terkait pendaftaran serta persyaratan tanah.

"Kita informasikan aturan-aturan terbaru dari BPN. Tujuannya, agar tahapan yang dilalui diakui keabsahannya oleh BPN dan tidak berimplikasi pada masalah hukum," terangnya.

Yayan menambahkan, kegiatan ini bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk mendukung HAM dalam mewujudkan dan memastikan hak atas tanah dapat terlaksana.

"Melalui kegiatan ini para lurah dan camat memiliki pemahaman terkait pendaftaran tanah, mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, menyediakan informasi kepada pihak berkepentingan, serta tertib administrasi," tandasnya.



Artikel ini tayang di - Beritajakarta.id

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

Tahun Ini BPKAD akan Selesaikan Input Aset DKI di E-Aset

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI diminta untuk menyerahkan daftar aset yang dikelola kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ini untuk mempercepat proses input data di program aset elektronik (e-aset).