Langsung ke konten utama

Pemprov DKI Segera Buka Lelang Jabatan Eselon II


Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam waktu dekat segera menggelar lelang jabatan untuk pejabat Eselon II. Rencananya, lelang jabatan tersebut akan dimulai pada pekan depan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, persyaratan yang harus dipenuhi pendaftar seperti, berusia maksimal 56 tahun dan sudah pernah menduduki jabatan Eselon II selama dua tahun.

"Pak Gubernur menghendaki ada lelang jabatan. Insya Allah sudah bisa dimulai minggu-minggu depan," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (28/9).

Saefullah menjelaskan, setidaknya terdapat 16 jabatan Eselon II di Pemprov DKI yang akan dilelang baik secara nasional maupun hanya diperuntukkan bagi  Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta saja.

"Proses pendaftaran dilakukan secara online," terangnya.

Ia menambahkan, peserta lelang jabatan yang lolos seleksi administrasi akan mengikuti tahapan tes berbasis komputer dan wawancara, psikotes, dan membuat makalah.

"Seluruhnya akan di-assesment. Kita lakukan persiapan dengan sebaik mungkin," tandasnya.

Untuk diketahui, jabatan yang akan dilelang diantaranya Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perindustrian dan Energi, dan Kepala Dinas Kehutanan.

Kemudian, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Dinas Bina Marga, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.




Artikel ini tayang di - Beritajakarta.id

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Rusun Karang Anyar Harus Direhab Total

Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak dihuni.  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, mengusulkan agar rusun yang terletak di Jl G, RW 12, Karang Anyar tersebut, direhab total. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Aji Lestari mengatakan, wacana untuk rehab total Rusun Karang Anyar memang ada. Namun sejauh ini belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2016 yang dikemas dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Secara kasat mata, bangunan Rusun Karang Anyar sudah tidak layak lagi, harus direvitalisasi agar bisa menampung jumlah warga lebih banyak lagi,” ujar Ika, Selasa (15/9). Ika berharap, wacana revitalisasi rusun tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari dewan, sehingga jika anggaran sudah ada maka revitalisasi dapat dilakukan di 2016. Dia menambahkan, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi kepada penghuni rusun, sebab belum adanya…

BPPBJ Gelar Sosialisasi Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ

Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Jakarta menggelar sosialisasi penyesuaian atau inpassing jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Sosialisasi tersebut diikuti 60 pejabat PBJ dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda mengatakan, sosialisasi ini bertujuan untuk memfasilitasi pejabat PBJ terkait hak-hak mereka sebagai seorang profesional dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

"Inpassing ini merupakan penyesuaian dari jabatan umum atau pelaksana menjadi jabatan fungsional," ujarnya, di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/9).

Blessmiyanda menjelaskan, di BPPBJ sendiri untuk kelompok kerja (Pokja) pengadaan barang dan jasa sudah hampir semuanya lulus jabatan fungsional. Sedangkan, ratusan pejabat pengadaan yang ada di SKPD justru belum menjadi pejabat fungsional.

"Untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa mem…