Langsung ke konten utama

Djarot: Pengolahan Sampah Harus Berjenjang

Selain banjir dan macet, sampah juga menjadi salah satu persoalan serius yang harus diselesaikan Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana tidak, dalam satu hari saja, sampah di ibu kota mencapai lebih dari 6.000 ton.
Untuk mengatasinya, warga pun diminta dapat memilah sampah sejak awal. Dengan begitu, volume sampah yang dihasilkan diharapkan bisa berkurang dan bisa didaur ulang sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh warga.    
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat menuturkan, meski Pemprov DKI Jakarta memiliki lahan seluas 180 hektare yang digunakan sebagai tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang, Bekasi, namun tidak selamanya sampah yang dihasilkan di ibu kota dibuang ke lokasi tersebut. "Tidak bisa kita terus menerus bergantung dengan Bantar Gebang," ujar Djarot di Balaikota DKI, Selasa (24/2).
Untuk itu, kata Djarot, pengolahan sampah secara berjenjang penting dilakukan untuk mengatasi persoalan sampah di ibu kota. "Jadi, pengolahan sampah itu harus sudah dilakukan mulai dari rumah tangga, RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Ini untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan," kata Djarot.
Tak hanya itu, mantan Walikota Blitar ini juga menginginkan setiap kota administrasi di DKI Jakarta memiliki teknologi pengeolahan sampah menjadi energi. 
Pihaknya, kata Djarot, meminta Dinas Kebersihan DKI Jakarta mensosialisasikan gerakan pengolahan sampah mulai dari tingkat rumah tangga hingga tingkat kota. Pemilahan sampah dapat dilakukan sesuai jenis seperti organik maupun unorganik.
Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Saptastri Ediningtyas menambahkan, ke depan permasalahan sampah memang akan ditangani secara bersama dengan melibatkan masyarakat. Hal itu sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang Pengolahan Sampah. "Jadi kita coba untuk memilah sampah secara berjenjang di tahun 2015 ini," kata Tyas, sapaan akrabnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

Tahun Ini BPKAD akan Selesaikan Input Aset DKI di E-Aset

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI diminta untuk menyerahkan daftar aset yang dikelola kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ini untuk mempercepat proses input data di program aset elektronik (e-aset).