Langsung ke konten utama

Basuki Bentuk Unit Pengendalian Gratifikasi

Untuk mencegah tindak korupsi, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Berdirinya UPG ini juga dimotori Indonesia Corruption Watch (ICW). Keberadaan UPG diresmikan Basuki di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta, Rabu (25/2). Turut hadir dalam acara tersebut Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik.
“Kita harus punya keyakinan, kalau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kita baik, tidak dipungut orang, warga Jakarta juga akan sejahtera," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki di Balaikota DKI, Rabu (25/2).Pada kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yakin jika suatu negara bebas dari korupsi tentu rakyatnya akan sejahtera.
Ia mengatakan, penghasilan yang diterima setiap bulan tidak menentukan seseorang dapat bertindak korupsi atau tidak.  Namun, jika gaji yang diperoleh terlalu kecil hingga tidak dapat menyekolahkan anak, mungkin berdampak pada orang tersebut mencuri.
“Makanya saya bilang, ini mesti satu keseimbangan. Tapi kalau gaji Anda ingin punya istri banyak, mobil banyak ya nggak bisa. Ini soal keserakahan kan. Kita buat keseimbangan, pengawasan harus jalan, hukuman mesti jelas," katanya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini optimistis, PTSP yang telah diterapkan Pemprov DKI Jakarta akan berjalan baik.  "Pelayanan baik maka ekonomi akan tumbuh. Itu sesuai teorinya. Ini akan terus tumbuh akan memberikan kesejahteraan buat warga," tuturnya.
Basuki menambahkan, kehadiran UPG selain menangani gratifikasi juga akan mendalami masalah APBD DKI 2015. "Kita sudah temukan kok ada persoalan yang tidak diisi oleh SKPD, tapi mendadak diperbaiki diisi nggak tahu oleh siapa‎. Temuan BPKP juga menemukan adanya anggaran siluman datang tiba-tiba,“ tambahnya.
Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik mengatakan, Indonesia bisa lebih maju dan menyejahterakan rakyatnya jika berani melawan serta memberantas korupsi. "Kita dukung pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk dalam jajaran birokrasi di Jakarta," katanya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Belasan PSK di Tanah Abang Terjaring Razia

Satpol PP Jakarta Pusat berhasil mengamankan 16 wanita pekerja seks komersial (PSK) yang tengah mangkal di sekitar Pasar Tanah Abang Blok G dan Stasiun Tanah Abang, Sabtu (18/4) dini hari. Mereka kemudian dibawa ke panti sosial untuk mendapatkan pembinaan.

Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede mengatakan, ke-16 wanita PSK itu dibawa ke Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II, Cipayung, Jakarta Timur. Di panti sosial ini mereka akan diberikan beragam keterampilan sebagai modal agar tidak lagi menekuni profesi lamanya. "Seluruh PSK kami amankan dari sekitar Pasar Blok G dan Stasiun Tanah Abang," kata mantan Wakil Walikota Jakarta Utara ini. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Pusat, Susana Budi Susilowati menambahkan, sejumlah keterampilan yang diajarkan di Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya II antara lain menjahit, memasak dan tata rias. "Pembinaan diberikan selama enam bulan," jelas Susana.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

Tahun Ini BPKAD akan Selesaikan Input Aset DKI di E-Aset

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI diminta untuk menyerahkan daftar aset yang dikelola kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Ini untuk mempercepat proses input data di program aset elektronik (e-aset).