Langsung ke konten utama

Cegah Jual Beli Rusun, Penghuni Rusunawa Didata

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinas Dukcapil) DKI Jakarta mendata penghuni rumah susun sederhana sewa (Rusunawa). Pendataan ini dimaksudkan untuk memastikan penghuni rusunawa memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta yang sesuai dengan alamat rusunawa yang ditempati. Selain itu, pendataan juga untuk mencegah terjadinya praktik jual beli maupun sewa unit rusunawa.

“Jadi, tidak ada lagi warga yang menghuni unit rusun ternyata tidak sesuai dengan domisili di KTP. Ini mengantisipasi agar tidak terjadi jual beli maupun sewa unit rusun,“ ujar Edison Sianturi, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, di sela-sela acara peresmian Rusunawa Tambora, Jakarta Barat, Selasa (24/2) siang.
Dia mengatakan, saat ini proses pendataan masih terus berlangsung. "Proses pendataan masih terus berlangsung. Kami siapkan petugas dan mobil pelayanan kependudukan di lokasi rusun," katanya.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, Ika Lestari Aji mengungkapkan, ratusan kepala keluarga (KK) yang telah terdaftar dapat menempati unit di Rusunawa Tambora. “Yang sudah terdaftar sudah dapat menghuni unit rusun,“ ujarnya.
Ia menjelaskan, Rusunawa Tambora merupakan rumah sewa pertama bagi warga ekonomi lemah di ibu kota yang dilengkapi fasilitas lift. Rusunawa Tambora berdiri di lahan seluas seluas 21.743 meter persegi yang dibangun sejak Agustus 2013 terdiri dari tiga tower setinggi 16 lantai dengan kapasitas sebanyak 549 unit. "Sebanyak 477 unit akan ditempati penghuni lama dan 72 unit lainnya diperuntukkan bagi warga terkena dampak relokasi," ungkapnya.
Ia menambahkan, penghuni rusunawa Tambora akan dikenakan biaya retrebusi sebesar Rp 458.000 setiap bulan, termasuk biaya pemeliharaan lift dan taman rusun. “Seluruh transaksi pembayaran sewa rusun menggunakan autodebet rekening Bank DKI,“ tambahnya.
Sekadar diketahui, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama meresmikan empat rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) yakni Tambora, Jatinegara Kaum, Pulo Gebang dan Cipinang Besar Selatan, Selasa (24/2) pagi. Peresmian keempat rusun dipusatkan di Rusunawa Tambora, Jakarta Barat.
Turut hadir dalam peresmian rusunawa Tambora, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi, Asisten Sekda bidang Pembangunan DKI Mara Oloan Siregar, Kepala Inspektorat DKI Lasro Marbun, Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Irmansyah, dan Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso.
Selain meresmikan rusun, Basuki juga secara simbolis memberikan KTP dan kartu autodebet Bank DKI kepada beberapa penghuni rusun.
   

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jalan Tipar Cakung Raya Marak PKL

Sumber: beritajakarta.com Pedagang kaki lima (PKL) semakin marak di sepanjang Jalan Tipar Cakung Raya, Sukapura, Jakarta Utara. Lapak-lapak PKL digelar di atas trotoar kiri kanan jalan. Dari pantauan Beritajakarta.com , lapak PKL sangat mengganggu pejalan kaki yang melewati trotoar. Bahkan, ada juga lapak yang berada di bahu jalan. Sehingga sering menghambat arus lalu lintas di jalan tersebut. Terkait hal ini, Lurah Sukapura, Supardi mengatakan, PKL di sisi kanan dan kiri Jalan Tipar Cakung Raya telah ada sejak lama. Ia pun mengaku kesulitan menertibkan PKL, karena banyak yang juga merupakan warga sekitar. "Sulit, PKL‎ di sana itu banyakan warga sini juga," ucapnya, Senin (12/10). Namun Supardi akan segera membawa permasalahan PKL ke rapat pimpinan (Rapim) Pemerintah Kota (Pemkot) AdministrasiJakarta Utara. "Mudah-mudahan dari sana akan ada jawaban dan tindak lanjut yang jelas," tandasnya‎.

Keluarga Pasien Protes, Tarif Parkir RSUD Koja Mahal

Sumber: beritajakarta.com Para pembesuk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, mengeluhkan sistem tarif parkir yang diterapkan di rumah sakit tersebut. Menurut mereka, sistem tarif parkir per jam sangat memberatkan. Keluarga dan kerabat pasien mengaku keberatan dengan tingginya tarif parkir yang diterapkan. Apalagi kalau mereka sedang menemani atau menjaga keluarganya yang tengah dirawat di rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. "Sangat mahal. Ini kan rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta. Harusnya tarif parkir tidak semahal ini," keluh Saiman (29), salah satu keluarga pasien, Jumat (2/10). Menurut Saiman, tidak sepatutnya rumah sakit justru membebani dengan biaya tinggi kepada keluarga pasien, terlebih mengenai tarif parkir. Hal senada diungkapkan Harum (30), yang sedang menunggu kerabatnya yang tengah dirawat di rumah sakit tersebut. "Saya sangat keberatan dengan tarif parkir yang mahal," cetusnya. Berdasarkan pantau

Trotoar di Gambir Marak Parkir Liar

Sumber: beritajakarta.com Trotoar yang baru saja diperbaiki, di Jalan Balikpapan dan Jalan Hasyim Ashari, Gambir, Jakarta Pusat dipenuhi mobil yang parkir sembarangan. Hal ini jelas menggangu fungsi trotoar untuk penjalan kaki.