Langsung ke konten utama

Postingan

Pemprov DKI Jadi Pionir Program Open Data

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akhir-akhir ini membuat masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi. Terlebih, soal keterbukaan informasi publik di Indonesia telah diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Pemprov DKI sendiri setidaknya telah mengupload 360 set data, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bisa dengan mudah diakses di portal  opendata.go.id .Memperingati hari open data sedunia yang jatuh pada 21 Februari lalu, Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah daerah lainnya untuk mendukung program open data. ‎"Kita di Jakarta tidak kurang dari 360 set data sudah kita publish dan itu bisa diakses oleh umum. Dari 360 data ini salah satunya sudah kita upload data APBD di  opendata.go.id ‎," ujar Tuti Kusumawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) DKI J akarta usai menghadiri talk show bertajuk, Peran Penyedia dan Pengguna Data u...

Basuki Bentuk Unit Pengendalian Gratifikasi

Untuk mencegah tindak korupsi, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Berdirinya UPG ini juga dimotori Indonesia Corruption Watch (ICW). Keberadaan UPG diresmikan Basuki di Balai Agung, Balaikota DKI Jakarta, Rabu (25/2). Turut hadir dalam acara tersebut Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik. “Kita harus punya keyakinan, kalau Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kita baik, tidak dipungut orang, warga Jakarta juga akan sejahtera," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki di Balaikota DKI, Rabu (25/2).Pada kesempatan itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama yakin jika suatu negara bebas dari korupsi tentu rakyatnya akan sejahtera. Ia mengatakan, penghasilan yang diterima setiap bulan tidak menentukan seseorang dapat bertindak korupsi atau tidak.  Namun, jika gaji yang diperoleh terlalu kecil hingga tidak dapat menyekolahkan anak, mungkin berdampak pada orang tersebut mencuri. “Makanya saya bilang, ini me...

Jakarta Smart City Diapresiasi dalam Ajang Social Media Week

Konsep Jakarta Smart City yang diluncurkan Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu mendapat sambutan baik dalam ajang Social Media Week (SMW) yang berlangsung di Blitz Megaplex, Pacific Mall, Rabu (25/2). Konsep Jakarta Smart City akan membantu penataan kota berbasis informasi teknologi untuk mendukung Jakarta sebagai kota modern, layak huni dan aman. Dikatakan Ii, saat ini warga Jakarta sudah sadar dengan teknologi. Terbukti, ratusan ribu orang telah mengakses website Jakarta Smart City pada bulan Januari saja. "Untuk Januari saja sudah ada 800 ribu  viewers  website Jakarta Smart City," ucapnya."Dengan komunitas Social Media tentu bisa lebih cepat dan masif penyebaran informasi terkait Jakarta Smart City ini," ujar Ii Karunia, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI Jakarta, Rabu (25/2). Kepala UPT Jakarta Smart City, Alberto Ali menambahkan, saat ini sudah ada provider media-media sosial yang menjajaki untuk menjalin kerja...

Djarot: TKD Dinamis Ciptakan Kompetisi Antar PNS

Surat teguran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi terkait pemberian tunjangan kinerja (TKD) yang terlalu tinggi kepada pegawai negeri sipil (PNS) Pemprov DKI Jakarta ditanggapi santai oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat. Bahkan hal itu tidak akan mengubah keputusan pemberian TKD Dinamis kepada lebih dari 70 ribu PNS DKI. "Kalau memang M enpan seperti itu mari undang kami, kami akan jelaskan. Mari kita diskusi, kalau perlu terbuka. Jangan kemudian hanya melihat nilai maksimalnya. Prinsipnya, TKD dinamis adalah menciptakan kompetisi di antara mereka (PNS)," kata Djarot di Balaikota, Rabu (25/2).Djarot Saiful Hidajat mengatakan, bersedia memaparkan kepada Menpan dan RB mengenai TKD Dinamis. Karena, tujuan pemberian TKD Dinamis ini adalah untuk meningkatkan kinerja para PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dengan cara ini diharapkan pelayanan kepada masyarakat pun dapat ditingkatkan. Pembe...

Bantuan untuk Korban Kebakaran Rawa Buaya Disiapkan

Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Barat saat ini telah menyiapkan bantuan bagi korban kebakaran di Jalan Bojong Kavling RT 016 RW 04, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Kepala Suku Dinas Sosial Jakarta Barat, Ika Yuli Rahayu mengatakan, pihaknya telah menyiapkan tenda pengungsian dengan kapasitas 50 orang.Selain memberi bantuan makanan siap saji untuk siang hari sebanyak 350 boks, family kid, biskuit, air mineral dan tenda, juga telah disiapkan bantuan logistik untuk malam hari. "Untuk makan malam, selama masih ada korban di tempat pengungsian akan kami siapkan. Kami juga sudah mendirikan tenda pengungsian dekat lokasi," jelasnya, Rabu (25/2). Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Jakarta Barat, Firmanudin menambahkan, pihaknya juga akan menyediakan bantuan berupa mie instan dan air mineral. "Dari kami nanti menyusul, karena logistiknya sedang disiapkan di provinsi," ungkapnya. Ami (50) salah sa...

Djarot Minta Temuan BPK Diselesaikan

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidajat memberikan waktu dua bulan kepada jajarannya untuk menyelesaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat sebanyak 6.096 temuan terkait laporan keuangan di Pemprov DKI Jakarta. Dirinya optimis jika dalam tempo dua bulan temuan tersebut bisa diselesaikan. Kendati demikian, penyelesaian harus dilakukan secara teliti. Pasalnya, waktu temuan sudah terlalu lama dan dikhawatirkan pejabat yang bersangkutan telah pensiun atau meninggal."Kita harap dalam waktu dua bulan bisa diselesaikan temuannya. Karena ini kan untuk penyelesaian temuan BPK sejak tahun 2004 sampai 2014, harus diselesaikan dong. kalo kerugian diganti, kekurangan disempurnakan administrasinya," kata Djarot, di Balaikota DKI Jakarta, Rabu (25/2). "Jadi sangat serius. Kita berusaha untuk menyelesaikan karena kejadian dari tahun 2004. Jangan sampai 2015 ada temuan lagi," ujarnya. Sementara itu, Kepala Inspektorat DKI Jakarta, Lasro Marb...

200 Obat Kuat Ilegal di Kemayoran Disita

Razia obat kuat ilegal kembali digelar di kawasan Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (25/2) sore. Hasilnya, 200 obat kuat ilegal berbagai merek disita petugas Satpol PP yang bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) DKI Jakarta. "Kegiatan ini menindaklanjuti instruksi pak Sekda, untuk menertibkan peredaran pil biru atau obat kuat dan sejenisnya tanpa izin," kata Herry, Rabu (25/2).Camat Kemayoran, Herry Purnama, mengatakan, razia digelar di tiga lokasi yakni di Kelurahan Sumur Baru, Kelurahan Cempaka Baru dan Kelurahan Utan Panjang. Sebanyak 120 personel gabungan dari Satpol PP, BPOM, TNI/Polri dikerahkan dalam razia tersebut. Diharapkan, kata Herry, razia tersebut dapat memberikan shock terapy agar para pedagang tidak kembali menjual obat ilegal. Selanjutnya, setelah disita obat tersebut akan dimusnahkan pihak BPOM. "Besok akan kita undang pemilik toko dan BPOM untuk mengecek izinnya serta memberikan arahan dan pembinaan," ujar...