Langsung ke konten utama

Pemprov DKI Anggarkan Community Development Menunjang Pendidikan Warga Bantar Gebang


Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menyepakati adendum kesepakatan kerja sama melalui penambahan klausul pasal baru yakni, penambahan dana Community Development untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan bagi warga Bantar Gebang.

Selama ini, dana Comunity Development hanya diperuntukkan untuk peningkatan pelayanan kesehatan, pemulihan lingkungan, dan bantuan langsung tunai. Melalui penambahan klausul baru, Pemkot Bekasi dapat menggunakan dana Community Development untuk menunjang pelaksanaan peningkatan pelayanan pendidikan bagi anak-anak di wilayah Bantar Gebang.

Pasca penandatanganan adendum kerja sama antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, Pemprov DKI berharap kualitas sarana dan prasarana pendidikan bagi anak-anak di Bantar Gebang semakin baik. Sehingga, dapat berdampak pada meningkatnya kemakmuran warga di sana.

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov DKI Jakarta, Premi Lasari mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mejadi inisiator langsung yang mengusulkan penambahan klausul baru dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang peningkatan pelayanan pendidikan bagi anak-anak warga Bantar Gebang.

"Dana Community Development bisa digunakan Pemkot Bekasi untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan yang dikhususkan di wilayah Kecamatan Bantar Gebang. Kita berharap, kualitas pendidikan bagi anak-anak di sana semakin meningkat," ujarnya, Sabtu (27/10).

Premi menjelaskan, jumlah anak yang menerima bantuan pendidikan dari Pemprov DKI Jakarta akan disesuaikan dengan proposal yang diajukan oleh Pemkot Bekasi. Dana pendidikan ini akan diperhitungkan dalam alokasi anggaran Community Development Pemprov DKI Jakarta.

"Untuk pengelolaannya disesuaikan dengan kewenangan Pemkot Bekasi dalam urusan pendidikan," tandasnya.

Untuk diketahui, menindaklanjuti pertemuan antara Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Wali Kota Bekasi, Senin (22/10), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari kedua daerah telah melakukan pertemuan teknis untuk membahas penguatan kemitraan pada Kamis (25/10).



Artikel ini tayang di - Beritajakarta.id
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Asian Games, 28 Cabor Dipertandingkan di Jakarta

Kota Jakarta bersama Pelembang akan menjadi tuan rumah penyelanggaraan Asian Games 2018 mendatang. Dari 36 cabang olahraga (cabor) yang dipertadingkan, 28 diantaranya akan dilangsungkan di Jakarta. Sementara sisanya akan digelar di Palembang. "Insya Allah ada 28 cabor digelar di Jakarta, totalnya ada 36 cabor. Jadi sisanya 8 cabor dilangsungkan di Palembang," ujar Sylvi, sapaan akrabnya, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (30/3).Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Sylviana Murni mengatakan menuturkan, sebanyak 28 cabor Asian Games akan digelar di Jakarta. Namun, dari jumlah itu sebagian diantaranya akan digelar di daerah sekitar Jakarta seperti, Jawa Barat dan Banten. Dia menyebutkan, Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI akan melakukan rehab, baik ringan, berat maupun total terhadap venue yang ada. Sedangkan untuk Stadion BMW, ditambahkan Sylvi, nantinya hanya akan dijadikan alternatif venue. "Stadion BMW jadi alternatif venue. Un...
11 komentar
Baca selengkapnya

Pembangunan Tanggul Pantura Jakarta untuk Kurangi Banjir

Banjir di Jakarta belum dapat terselesaikan sebelum pembangunan tanggul di pantai utara Jakarta selesai. Sebab saat ini tanggul yang ada hanya setinggi 2,8 meter, masih di bawah gelombang rob yang mencapai tiga meter.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...
Posting Komentar
Baca selengkapnya