Langsung ke konten utama

Pemkot Jakut Deklarasikan Rencana Aksi Daerah P4GN


Pemerintah Kota dan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Jakarta Utara. mendeklarasikan rencana aksi daerah Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang akan dimulai Januari 2019 mendatang.

Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim menjelaskan, rencana aksi daerah ini menindaklanjuti Inpres Nomor 6 tahun 2018 tentang rencana aksi nasional P4GN di Januari 2019. Secara teknis, nantinya pelaksanaan tingkat Kota Jakarta Utara akan diperkuat oleh Instruksi Wali Kota.

" Saat ini Instruksi Wali Kota tengah disiapkan. Dalam waktu dekat rampung dan Januari kita bisa langsung implementasikan ," ujarnya, Senin (31/12).

Dijelaskan Ali, impelementasi rencana aksi daerah P4GN Jakarta Utara akan melibatkan seluruh UKPD. Selain pembentukan satgas, juga akan dilakukan integrasi program UKPD untuk menggencarkan sosialisasi P4GN.

Selain menggencarkan P4GN, Ali juga mengaku akan menjajagi potensi kerjasama penanganan korban narkoba pasca rehab. Sehingga nantinya mereka bisa kembali memiliki kehidupan secara normal dan tetap menjauhi penyalahgunaan narkoba.

"Seperti kita akan kerjasama dengan Nakertrans mencarikan pekerjaan pengguna narkoba. Masing-masing UKPD memprogramkan dan melekat di anggaran," tegasnya.

Kepala BNNK Jakarta Utara, AKBP Yuanita Amelia Sari menjelaskan, nantinya satgas pencegahan penyalahgunaan narkoba dibentuk secara masif  di seluruh stakeholder dan masyarakat. Keberadaan satgas akan berfungsi sebagai pencegahan

jajaran satgas nantinya secara massif dibentuk di seluruh stakeholder dan masyarakat. Keberadaan satgas akan berfungsi sebagai pencegahan

"Peran mereka lebih ke mendeteksi, mengedukasi dan pemberdayaan," jelasnya.

Diungkapkan Yuanita, sepanjang 2018 ini pihaknya sudah mengungkap 12 kasus dengan jumlah barang bukti 384,77 gram ganja, 1.292,59 gram sabu, 2.737 butir ekstasi, serta 29 paket ketamine.

"Selama 2018 kita telah melakukan sosialisasi P4GN terhadap 102.746 orang atau 5,7 persen dari total 1,7 juta jumlah penduduk Jakarta Utara," tandasnya.



Artikel ini tayang di - Beritajakarta.id
Label:

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Perpustakaan SMPN 246 Lubang Buaya Memprihatinkan

Kondisi gedung perpustakaan di SMPN 246 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur memprihatinkan. Akibat lahannya sempit, siswa yang membaca di ruang perpustakaan tersebut dibatasi maksimal hanya 10 orang dan harus duduk lesehan.
Posting Komentar
Baca selengkapnya

Waduk Bojong Indah Jadi Tempat Bersantai Warga

Pasca normalisasi waduk Bojong Indah, di komplek Perumahan Bojong Indah, Jalan Belimbing, RW 06, Kelurahan Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat bebas sampah.
Posting Komentar
Baca selengkapnya