Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, konsep megapolitan menyebabkan DKI Jakarta memiliki tanggung jawab yang lebih besar, namun kekuasaan tetap berada di daerah mitra.
 |
| Sumber: Beritajakarta.com |
Bahkan, mantan Bupati Belitung Timur itu menginginkan antara Jakarta dengan daerah mitra seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi tidak ada batasan."Megapolitan itu bukan kayak konsep megapolnya zaman Bang Yos (Sutiyoso) dengan mengambil kekuasaan segala macam, ribut dong daerah sekitar. Kalau sekarang (konsep Megapolitan), kewajiban kami tidak mengambil," kata Basuki, di Balaikota, Selasa (31/3).
"Kami ingin bikin nanti seolah-olah wilayah tanpa batas. Jadi kamu enggak merasa lagi mana wilayah Tangerang, Jakarta, kecuali sih ada papan pembatas. Nantinya jalan, sungai, dan elevated bus semua sama antar daerah mitra. Ini tanggung jawab siapa? DKI, kekuasaan tetap di mereka. Nah, ini konsep megapolitannya DKI," jelasnya.
Ia mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memberikan bantuan berupa dana hibah ke pemerintah daerah mitra sebagai salah satu realisasi untuk mewujudkan konsep megapolitan. Namun, daerah mitra terlebih dahulu mengajukan usulan ke Pemprov DKI yang ditujukan untuk penyelesaian berbagai masalah yang berhubungan dengan antar daerah. "Seperti Kota Tangerang minta bantuan Rp 1,2 triliun untuk pembangunan jalan layang bagi jalur Transjakarta. Kita akan kasih selama Detailed Engineering Design (DED)-nya ada,” ujarnya.
Ia menjelaskan, sejumlah pembangunan antar daerah yang berjalan saat ini di antaranya pelebaran Jalan Daan Mogot, normalisasi, serta jalan inspeksi Sungai Mookevart, dan revitalisasi Terminal Pondok Cabe sebagai pengganti Terminal Lebak Bulus.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengungkapkan, sebagian besar warga yang bekerja di ibu kota saat ini tinggal di kawasan daerah mitra. "Nah, itu yang mau kami lakukan, misalnya pembangunan jalan tembus dan pelebaran jalan ke Bekasi. Jangan sampai jalan tembus itu cuma jalan Jakarta saja yang bagus dan Bekasinya tidak, ya percuma," ungkapnya.
Untuk itu, menurut Basuki, Pemprov DKI berkewajiban memberikan bantuan keuangan kepada sejumlah daerah mitra yang memiliki keuangan daerah terbatas untuk penyelesaian berbagai masalah yang saling berhubungan antar daerah mitra.
Komentar
Posting Komentar