Langsung ke konten utama

Pemprov DKI Jadi Pionir Program Open Data

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akhir-akhir ini membuat masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi. Terlebih, soal keterbukaan informasi publik di Indonesia telah diatur dalam UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 
Pemprov DKI sendiri setidaknya telah mengupload 360 set data, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bisa dengan mudah diakses di portal opendata.go.id.Memperingati hari open data sedunia yang jatuh pada 21 Februari lalu, Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah daerah lainnya untuk mendukung program open data.
‎"Kita di Jakarta tidak kurang dari 360 set data sudah kita publish dan itu bisa diakses oleh umum. Dari 360 data ini salah satunya sudah kita upload data APBD di opendata.go.id‎," ujar Tuti Kusumawati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) DKI J
akarta usai menghadiri talk show bertajuk, Peran Penyedia dan Pengguna Data untuk Keberlangsungan Komunitas Open Data Nasional di Ruang Pola, Gedung Blok G, Lantai 2, Balaikota, Selasa (25/2).
Dikatakan Tuti, di tingkat pemerintah daerah, Pemprov DKI bisa disebut sebagai pionir karena telah mulai melangsungkan program Open Data Nasional sejak 2014. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
"Semua ini adalah awal dari perjalanan data terbuka. Jakarta pionir open data di Indonesia," tuturnya.
Menurut Tuti, dari jumlah set data yang sudah diupload, Jakarta menempati urutan keenam jika dibandingkan kota-kota di negara maju dunia seperti Seoul dan Roma.
"Saya lupa lagi kotanya, tapi Jakarta itu berada di urutan keenam jika dilihat dari jumlah data yang telah diupload masing-masing negara," katanya.
Tuti juga menyerukan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemprov DKI, masyarakat dan swasta agar mengoptimalkan dan menerapkan pemanfaatan data dalam bekerja. Sehingga, setiap pekerjaan yang dilakukan nantinya disahkan atau diakui berdasarkan data dan fakta.
"Kami atas nama institusi menyambut baik acara talk show seperti ini yang kami harapkan bisa untuk sharing pengetahuan terkait pengelolaan data," tandasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Asian Games, 28 Cabor Dipertandingkan di Jakarta

Kota Jakarta bersama Pelembang akan menjadi tuan rumah penyelanggaraan Asian Games 2018 mendatang. Dari 36 cabang olahraga (cabor) yang dipertadingkan, 28 diantaranya akan dilangsungkan di Jakarta. Sementara sisanya akan digelar di Palembang. "Insya Allah ada 28 cabor digelar di Jakarta, totalnya ada 36 cabor. Jadi sisanya 8 cabor dilangsungkan di Palembang," ujar Sylvi, sapaan akrabnya, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (30/3).Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Sylviana Murni mengatakan menuturkan, sebanyak 28 cabor Asian Games akan digelar di Jakarta. Namun, dari jumlah itu sebagian diantaranya akan digelar di daerah sekitar Jakarta seperti, Jawa Barat dan Banten. Dia menyebutkan, Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI akan melakukan rehab, baik ringan, berat maupun total terhadap venue yang ada. Sedangkan untuk Stadion BMW, ditambahkan Sylvi, nantinya hanya akan dijadikan alternatif venue. "Stadion BMW jadi alternatif venue. Un...

Pembangunan Tanggul Pantura Jakarta untuk Kurangi Banjir

Banjir di Jakarta belum dapat terselesaikan sebelum pembangunan tanggul di pantai utara Jakarta selesai. Sebab saat ini tanggul yang ada hanya setinggi 2,8 meter, masih di bawah gelombang rob yang mencapai tiga meter.

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...