Langsung ke konten utama

Stiker dan Plang Penunggak Pajak Snowbay Dicabut

Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTD) Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, mencabut stiker dan plang penunggak pajak yang dipasang di Wahana Snowbay, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), karena sudah membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) yang tertunggak sejak 2012 lalu. 
Sumber: Beritajakarta.com
Kepala TU UPTD Makasar, Irwanto menyebutkan, nilai pajak pokok yang harus dibayar Snowbay sebesar Rp 1,3 miliar. Namun karena mendapatkan keringanan dari kantor pajak maka jumlah yang harus dibayar hanya Rp 1,122 miliar.
"Snowbay tadi pagi sudah bayar PBB yang tertunggak. Setelah kita cek dan validasi ternyata sudah bayarmaka sore hari plang dan stiker kita cabut kembali," ujar Irwanto, Rabu (30/12).
Wakil Camat Makasar, Tri Saptanti mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan keringanan pembayaran pokok pajak PBB. Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 134/2015 tentang pengurangan pembayaran pokok pajak, wajib pajak yang menunggak tidak perlu membayar 100 persen, asalkan mereka mengajukan keringanan ke Dinas Pajak DKI Jakarta.
"Sejak dipasangi stiker dan plang, wajib pajak yang menunggak membayar PBB kita batasi maksimal tanggal 30 Desember harus membayar pajak jika tidak maka berkas kita serahkan ke kejaksaan. Ternyata Snowbay komitmen sesuai dengan perjanjian di atas materai," ujar Tanti, sapaan akrab Tri Saptanti.
Maryano, Manajer Hukum TMII sebelumnya mengatakan,  Snowbay memang akan membayar pajak PBB setelah ada keringanan dari Pemprov DKI. Karena sebelumnya sudah mengajukan surat keringanan. Setelah jumlah yang harus dibayar diketahui maka pihaknya langsung membayarnya.
"Kami sebelumnya sudah mengajukan pembebasan PBB namun ditolak. Pembebasan dilakukan karena Snowbay ini kan kerjasama dengan TMII. Lahan dan bangunan milik TMII, pengelolaannya baru di manajemen Snowbay. Kita selanjutnya mengajukan keringanan PBB dan dikabulkan," ujar Maryano.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Asian Games, 28 Cabor Dipertandingkan di Jakarta

Kota Jakarta bersama Pelembang akan menjadi tuan rumah penyelanggaraan Asian Games 2018 mendatang. Dari 36 cabang olahraga (cabor) yang dipertadingkan, 28 diantaranya akan dilangsungkan di Jakarta. Sementara sisanya akan digelar di Palembang. "Insya Allah ada 28 cabor digelar di Jakarta, totalnya ada 36 cabor. Jadi sisanya 8 cabor dilangsungkan di Palembang," ujar Sylvi, sapaan akrabnya, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (30/3).Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang Kebudayaan dan Pariwisata, Sylviana Murni mengatakan menuturkan, sebanyak 28 cabor Asian Games akan digelar di Jakarta. Namun, dari jumlah itu sebagian diantaranya akan digelar di daerah sekitar Jakarta seperti, Jawa Barat dan Banten. Dia menyebutkan, Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) DKI akan melakukan rehab, baik ringan, berat maupun total terhadap venue yang ada. Sedangkan untuk Stadion BMW, ditambahkan Sylvi, nantinya hanya akan dijadikan alternatif venue. "Stadion BMW jadi alternatif venue. Un...

Pembangunan Tanggul Pantura Jakarta untuk Kurangi Banjir

Banjir di Jakarta belum dapat terselesaikan sebelum pembangunan tanggul di pantai utara Jakarta selesai. Sebab saat ini tanggul yang ada hanya setinggi 2,8 meter, masih di bawah gelombang rob yang mencapai tiga meter.

Hentikan Reklamasi, Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau

Pemprov DKI Jakarta mencabut izin prinsip pulau reklamasi di teluk Jakarta. Keputusan ini didasari oleh rekomendasi dari Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara (BKP-Pantura) Jakarta. Seiring dengan keputusan tersebut, Izin Prinsip sebanyak 13 pulau yang belum dibangun dicabut. Sementara, untuk pulau lainnya yang sudah selesai dikerjakan akan dikelola untuk kepentingan publik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan, penghentian tersebut tidak hanya terkait pengerjaannya saja, tapi juga secara keseluruhan. Pasalnya, selain Izin Prinsip, pencabutan juga dilakukan terkait izin pelaksanaan. "Saya nyatakan, reklamasi di Jakarta hanya tinggal menjadi bagian sejarah," ujarnya, saat melakukan konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/9). Anies menjelaskan, 13 pulau yang belum dibangun masing-masing yakni, Pulau A, B, dan E (PT Kapuk Naga Indah); Pulau I, J, dan K (PT Pembangunan Jaya Ancol); Pulau M (PT Manggala Krida Yudha); Pulau O dan F (PT Jakarta Prop...