Langsung ke konten utama

DPRD Cimahi Studi Komparasi Alat Kelengkapan Dewan di DKI


Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi, Jawa Barat hari ini melakukan studi komparasi alat kelengkapan dewan di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat.

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Cimahi, Agus Sholihin mengatakan, dalam studi komparasi ini, pihaknya ingin mengetahui mekanisme kerja di Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta sebagai salah satu alat kelengkapan dewan.

"Ini yang mengacu kita harus melakukan sebuah perbandingan. Seperti apa penerapan Bamus di DPRD DKI," ujarnya, Senin (17/12).

Menurutnya, selama ini, perubahan kebijakan di Kota Cimahi tidak melalui Rapat Bamus DPRD terlebih dahulu. Segala sesuatunya langsung dilakukan melalui rapat paripurna.

"Hasil dari studi komparasi ini ingin kita bawa dan terapkan di Kota Cimahi. Titik akhirnya bagaimana ketika membuat suatu kebijakan membawa perubahan bagi kesejahteraan masyarakat," katanya.

Sementara itu, anggota Bamus DPRD DKI Jakarta, Hasan Basri Umar menjelaskan, seluruh jadwal kegiatan anggota dewan di DKI Jakarta harus diputuskan melalui Rapat Bamus DPRD terlebih dahulu dan ditandatangani ketua dewan.

"Makanya semua kegiatan yang dilakukan di DPRD DKI Jakarta tergantung bamus. Tetapi tidak semua hasil rapat bamus seperti kunker dan reses di-paripurna-kan," tandasnya.


Artikel ini tayang di - Beritajakarta.id

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jalan Tipar Cakung Raya Marak PKL

Sumber: beritajakarta.com Pedagang kaki lima (PKL) semakin marak di sepanjang Jalan Tipar Cakung Raya, Sukapura, Jakarta Utara. Lapak-lapak PKL digelar di atas trotoar kiri kanan jalan. Dari pantauan Beritajakarta.com , lapak PKL sangat mengganggu pejalan kaki yang melewati trotoar. Bahkan, ada juga lapak yang berada di bahu jalan. Sehingga sering menghambat arus lalu lintas di jalan tersebut. Terkait hal ini, Lurah Sukapura, Supardi mengatakan, PKL di sisi kanan dan kiri Jalan Tipar Cakung Raya telah ada sejak lama. Ia pun mengaku kesulitan menertibkan PKL, karena banyak yang juga merupakan warga sekitar. "Sulit, PKL‎ di sana itu banyakan warga sini juga," ucapnya, Senin (12/10). Namun Supardi akan segera membawa permasalahan PKL ke rapat pimpinan (Rapim) Pemerintah Kota (Pemkot) AdministrasiJakarta Utara. "Mudah-mudahan dari sana akan ada jawaban dan tindak lanjut yang jelas," tandasnya‎.

Keluarga Pasien Protes, Tarif Parkir RSUD Koja Mahal

Sumber: beritajakarta.com Para pembesuk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, mengeluhkan sistem tarif parkir yang diterapkan di rumah sakit tersebut. Menurut mereka, sistem tarif parkir per jam sangat memberatkan. Keluarga dan kerabat pasien mengaku keberatan dengan tingginya tarif parkir yang diterapkan. Apalagi kalau mereka sedang menemani atau menjaga keluarganya yang tengah dirawat di rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. "Sangat mahal. Ini kan rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta. Harusnya tarif parkir tidak semahal ini," keluh Saiman (29), salah satu keluarga pasien, Jumat (2/10). Menurut Saiman, tidak sepatutnya rumah sakit justru membebani dengan biaya tinggi kepada keluarga pasien, terlebih mengenai tarif parkir. Hal senada diungkapkan Harum (30), yang sedang menunggu kerabatnya yang tengah dirawat di rumah sakit tersebut. "Saya sangat keberatan dengan tarif parkir yang mahal," cetusnya. Berdasarkan pantau

Hasil Panen Padi Petani Rorotan Turun 50 Persen

Sumber: beritajakarta.com Cuaca ekstrem yang terjadi di Ibukota beberapa waktu belakangan ini membuat hasil panen padi para petani di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara mengalami penurunan.