Langsung ke konten utama

Usulan Anggaran Electronic Road Pricing Disetujui Komisi B


Usulan anggaran untuk program kegiatan electronic road pricing (ERP) yang diajukan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2019, mendapat persetujuan dari Komisi B DPRD DKI pada rapat pembahasan KUA-PASS, Kamis (18/10).

Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Muallif mengatakan, total kegiatan khusus pengelolaan sistem jalan berbayar elektronik  yang diusulkan dalam RKPD 2019 oleh Dinas Perhubungan sebanyak 26 kegiatan dengan besar anggaran Rp 40,7 miliar.

"Kami berharap nantinya keberadaan ERP berjalan sesuai jadwal dan untuk progres cukup signifikan, hingga kami mendukung keberadaannya," ujar Muallif, usai rapat.

Saat ini, lanjut Mualif, proses untuk 26 kegiatan tersebut itu dalam tahapan lelang yang ditunjuk oleh eksekutif. Selain itu, ada pula kajian kajian oleh tenaga ahli dari Universitas Indonesia dan Universitas Gajah Mada, serta sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.

Dia menambahkan, untuk 2019 nanti sosialisasi melalui media akan lebih digencarkan lagi agar saat ERP diberlakukan semua lapisan masyarakat sudah siap dan dapat memahami serta memanfaatkannya. 

"ERP nantinya tidak hanya di jalan protokol dalam kota, tapi juga pintu masuk dari luar Jakarta akan diberlakukan. Ini demi menekan angka kepadatan kendaraan di Ibukota," tandasnya.


Artikel ini tayang di - Beritajakarta.id

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jalan Tipar Cakung Raya Marak PKL

Sumber: beritajakarta.com Pedagang kaki lima (PKL) semakin marak di sepanjang Jalan Tipar Cakung Raya, Sukapura, Jakarta Utara. Lapak-lapak PKL digelar di atas trotoar kiri kanan jalan. Dari pantauan Beritajakarta.com , lapak PKL sangat mengganggu pejalan kaki yang melewati trotoar. Bahkan, ada juga lapak yang berada di bahu jalan. Sehingga sering menghambat arus lalu lintas di jalan tersebut. Terkait hal ini, Lurah Sukapura, Supardi mengatakan, PKL di sisi kanan dan kiri Jalan Tipar Cakung Raya telah ada sejak lama. Ia pun mengaku kesulitan menertibkan PKL, karena banyak yang juga merupakan warga sekitar. "Sulit, PKL‎ di sana itu banyakan warga sini juga," ucapnya, Senin (12/10). Namun Supardi akan segera membawa permasalahan PKL ke rapat pimpinan (Rapim) Pemerintah Kota (Pemkot) AdministrasiJakarta Utara. "Mudah-mudahan dari sana akan ada jawaban dan tindak lanjut yang jelas," tandasnya‎.

Keluarga Pasien Protes, Tarif Parkir RSUD Koja Mahal

Sumber: beritajakarta.com Para pembesuk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, mengeluhkan sistem tarif parkir yang diterapkan di rumah sakit tersebut. Menurut mereka, sistem tarif parkir per jam sangat memberatkan. Keluarga dan kerabat pasien mengaku keberatan dengan tingginya tarif parkir yang diterapkan. Apalagi kalau mereka sedang menemani atau menjaga keluarganya yang tengah dirawat di rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. "Sangat mahal. Ini kan rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta. Harusnya tarif parkir tidak semahal ini," keluh Saiman (29), salah satu keluarga pasien, Jumat (2/10). Menurut Saiman, tidak sepatutnya rumah sakit justru membebani dengan biaya tinggi kepada keluarga pasien, terlebih mengenai tarif parkir. Hal senada diungkapkan Harum (30), yang sedang menunggu kerabatnya yang tengah dirawat di rumah sakit tersebut. "Saya sangat keberatan dengan tarif parkir yang mahal," cetusnya. Berdasarkan pantau

Hasil Panen Padi Petani Rorotan Turun 50 Persen

Sumber: beritajakarta.com Cuaca ekstrem yang terjadi di Ibukota beberapa waktu belakangan ini membuat hasil panen padi para petani di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara mengalami penurunan.