Langsung ke konten utama

DCKTRP DKI Gelar FGD untuk Pembuatan Peta Batas Wilayah


Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta menggelar focus group discussion (FGD) batas lima wilayah kota administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Nantinya hasil dari FGD akan menjadi masukan dalam  pemetaan batas wilayah DKI Jakarta hingga tingkat RW.

"Kami yang membuat peta untuk bahan dasar penyusunan Surat Keputusan (SK) Gubernur oleh Biro Tata Pemerintahan," ujar Benni Aguschandra, Kepala DCKTRP DKI Jakarta di acara yang bertemakan 'Batas Administrasi untuk Mendukung Kebijakan Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Program Jakarta Satu', Kamis (18/10).

Menurutnya, batas administrasi ini harus jelas. Jika tidak, maka bisa menyulitkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan masyarakat. Misalkan mengurus perizinan harus ke kelurahan A atau B dan itu harus jelas. "Saat ini tim survei sudah turun. Ditargetkan peta Desember (2018) selesai," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta Saefullah mengatakan, tertib administrasi harus dimulai dari semua lini, termasuk batas wilayah. Menurutnya ini ada kaitannya dengan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gema Patas) yang telah dicanangkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Saya rasa ini ada korelasinya. Batas wilayah sampai dengan tingkat RW. Sebagai administrasi dasar masyarakat, terkait kependudukan, kepemilikan dan sebagainya agar tertib," tandasnya.


Artikel ini tayang di - Beritajakarta.id

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jalan Tipar Cakung Raya Marak PKL

Sumber: beritajakarta.com Pedagang kaki lima (PKL) semakin marak di sepanjang Jalan Tipar Cakung Raya, Sukapura, Jakarta Utara. Lapak-lapak PKL digelar di atas trotoar kiri kanan jalan. Dari pantauan Beritajakarta.com , lapak PKL sangat mengganggu pejalan kaki yang melewati trotoar. Bahkan, ada juga lapak yang berada di bahu jalan. Sehingga sering menghambat arus lalu lintas di jalan tersebut. Terkait hal ini, Lurah Sukapura, Supardi mengatakan, PKL di sisi kanan dan kiri Jalan Tipar Cakung Raya telah ada sejak lama. Ia pun mengaku kesulitan menertibkan PKL, karena banyak yang juga merupakan warga sekitar. "Sulit, PKL‎ di sana itu banyakan warga sini juga," ucapnya, Senin (12/10). Namun Supardi akan segera membawa permasalahan PKL ke rapat pimpinan (Rapim) Pemerintah Kota (Pemkot) AdministrasiJakarta Utara. "Mudah-mudahan dari sana akan ada jawaban dan tindak lanjut yang jelas," tandasnya‎.

Keluarga Pasien Protes, Tarif Parkir RSUD Koja Mahal

Sumber: beritajakarta.com Para pembesuk di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta Utara, mengeluhkan sistem tarif parkir yang diterapkan di rumah sakit tersebut. Menurut mereka, sistem tarif parkir per jam sangat memberatkan. Keluarga dan kerabat pasien mengaku keberatan dengan tingginya tarif parkir yang diterapkan. Apalagi kalau mereka sedang menemani atau menjaga keluarganya yang tengah dirawat di rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta tersebut. "Sangat mahal. Ini kan rumah sakit milik Pemprov DKI Jakarta. Harusnya tarif parkir tidak semahal ini," keluh Saiman (29), salah satu keluarga pasien, Jumat (2/10). Menurut Saiman, tidak sepatutnya rumah sakit justru membebani dengan biaya tinggi kepada keluarga pasien, terlebih mengenai tarif parkir. Hal senada diungkapkan Harum (30), yang sedang menunggu kerabatnya yang tengah dirawat di rumah sakit tersebut. "Saya sangat keberatan dengan tarif parkir yang mahal," cetusnya. Berdasarkan pantau

Trotoar di Gambir Marak Parkir Liar

Sumber: beritajakarta.com Trotoar yang baru saja diperbaiki, di Jalan Balikpapan dan Jalan Hasyim Ashari, Gambir, Jakarta Pusat dipenuhi mobil yang parkir sembarangan. Hal ini jelas menggangu fungsi trotoar untuk penjalan kaki.