Langsung ke konten utama

Sistem Perampingan PNS DKI Prosedural

Ini Cara Perampingan PNS di DKIGubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan telah melakukan perampingan pegawai negeri sipil (PNS) secara alami. Pihaknya telah menggunakan sistem Key Performance Indicator (KPI) untuk menilai kinerja pegawai.

" Kami sudah lakukan perampingan secara alami. Contoh misal orang pensiun atau meninggal kami nggak tambah lagi pegawai baru"
"Yang sudah kami lakukan minta semua orang (PNS) isi KPI apa kinerjanya. Dari eselon I sampai staf ada data kinerja yang musti diisi jadi bukan cuma absen," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (14/7).
Basuki juga telah mengeluarkan kebijakan moratorium PNS dan memaksimalkan pegawai yang ada. Karena selama ini dinilai banyak pegawai yang belum bekerja maksimal, khususnya di kantor wali kota.
"Maka kami stop, berhenti terima pegawai baru manfaatkan yang ada. Pegawai kami memang kebanyakan. Kan lihat banyak PNS banyak nganggur juga," ujarnya.
Melihat hal itu, Basuki menilai beban kerja PNS masih sangat ringan. Beban yang diberikan tidak sepadan dengan pendapatannya setiap bulan yang sudah dinaikan cukup tinggi.
"Kamu datang saja ke kantor wali kota, banyak PNS pagi-pagi duduk, baca koran santai, nongkrong di kafe. Banyak begitu berarti bebannya kan terlalu ringan," ucapnya.
Dirinya pun telah meminta Biro Organisasi Reformasi Birokrasi (ORB) untuk menghitung kembali beban kerja PNS. Jika belum sesuai, beban kerjanya akan ditambah lagi.
"Lalu kami sudah minta ORB atasannya menilai beban kerjanya sudah cukup apa belum. Kalau belum kami tambahin," tegasnya.
Basuki menegaskan jika ada PNS yang bermain, akan langsung diberhentikan dari jabatannya. Namun jika masih ada yang bermain uang maka akan langsung diberhentikan dari PNS. Cara ini dinilai cukup efektif untuk emngurangi jumlah PNS. Selain itu, beberapa PNS juga sudah memasuki usia pensiun.
"Kami sudah lakukan perampingan secara alami. Contoh misal orang pensiun atau meninggal kami nggak tambah lagi pegawai baru. Terus kalau malas ada main uang terima uang, langsung diberhentikan, bukan dari jabatan saja dari PNS," tandasnya.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

68 PNS DKI Belum Registrasi e-PUPNS

Badan Kepagawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta mencatat ada  1.848 pegawai negeri sipil (PNS) yang tak melakukan pendataan ulang PNS secara elektronik (e-PUPNS). Dari keseluruhan jumlah tersebut, hanya 68 di antara yang tidak diketahui keterangannya. Sementara lainnya sudah pensiun, diberhentikan dari PNS, meninggal, dan lain sebagainya.

Sampah Botol Plastik Diolah Jadi Hiasan HUT RI

Dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-70 berbagai kegiatan dan kreatifitas dilakukan oleh warga DKI Jakarta. Mengolah sampah anorganik menjadi hiasan, merupakan salah satu cara untuk bisa menghormati jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia.

Seperti yang telah dilakukan oleh warga Jalan Hanafi, RW 02, Kelurahan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka membuat hiasan dari botol-botol plastik bekas, yang kemudian dibersihkan dan diberikan warna agar terlihat menarik.

"Ada warga yang hobi mengumpulkan botol-botol plastik dari warga. Lalu dengan bersama-sama warga RW 02 dibersihkan dan diberikan cat warna merah putih, terus disusun," ujar Dody Taruna, Lurah Pondok Bambu, Kamis (13/8).
Menurut Dody, kegiatan ini sangat baik dilakukan oleh warganya. Bukan hanya untuk kebersihan lingkungan, tetapi juga hubungan emosional antar warga. "Bagus kan, kita olah lagi sampah-sampah plastik jadi barang yang lebih berguna…

Rusun Karang Anyar Harus Direhab Total

Rusun Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, saat ini kondisinya dinilai sudah tidak layak dihuni.  Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI Jakarta, mengusulkan agar rusun yang terletak di Jl G, RW 12, Karang Anyar tersebut, direhab total. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Ika Aji Lestari mengatakan, wacana untuk rehab total Rusun Karang Anyar memang ada. Namun sejauh ini belum dimasukkan dalam perencanaan anggaran 2016 yang dikemas dalam Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). “Secara kasat mata, bangunan Rusun Karang Anyar sudah tidak layak lagi, harus direvitalisasi agar bisa menampung jumlah warga lebih banyak lagi,” ujar Ika, Selasa (15/9). Ika berharap, wacana revitalisasi rusun tersebut dapat dimasukkan dalam perencanaan dan mendapatkan persetujuan dari dewan, sehingga jika anggaran sudah ada maka revitalisasi dapat dilakukan di 2016. Dia menambahkan, pihaknya juga belum melakukan sosialisasi kepada penghuni rusun, sebab belum adanya…